Tolak Appraisal, Warga Sekitar Kali Lamong Gresik Pilih Kebanjiran

GRESIK (BangsaOnline)

Pemkab Gresik akan mengambil jalan konsinyasi melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk membebaskan lahan guna pembangunan tanggul bantaran Kali Lamong. Saat ini warga pemilik lahan memilih kebanjiran rumahnya daripada lahanya dibayar sesuai appraisal sebesar Rp 35ribu permeter. "Warga pemilik lahan memilih kebanjiran daripada lahanya dibeli pemerintah secara appraisal sebesar Rp 35ribu permeter. Padahal harga tanah disana hanya Rp15 ribu permeter. Sampai sekarang warga pemilik lahan masih memilih kebanjiran," kata Kabag Pemerintahan Pemkab Gresik, Yusuf Anshori, disela-sela acara Pembinaan Kepala Desa Dalam Rangka Implementasi UU No Tahun 2014 tentang desa, di kantor Pemkab Gresik, Senin (29/12).

Yusuf juga mengakui, jika selama ini sikap warga tersebut karena dipengaruhi oleh spekulan tanah yang selalu mencari kesempitan demi meraup uang lebih besar yang sebenarnya telah merugikan warga sendiri.

Baca Juga: Tanggul Jebol, Banjir Luapan Kali Lamong Gresik Meluas, Kecamatan Cerme Terendam

"Sebenarnya keberadaan spekulan tanah merugikan warga. Karena mereka hanya memanfaatkan warga untuk mendapatkan uang besar," ungkapnya.

Diungkapkan Yusuf, sekarang untuk melakukan konsinyasi tidak butuh pencapaian pembelian lahan sebanyak 75 persen. Meskipun belum ada yang terbeli atau nol persen jika memang obyeknya tidak bisa dirubah ataupun dipindah bisa dilakukan konsinyasi.

"Peraturan yang baru, meskipun nol persen bisa dilakukan konsinyasi. Nanti itu akan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah (P2T)," tandasnya.

Dijelaskan Yusuf, sebelum konsinyasi dilakukan pihak P2T akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat mengerti bahwa penitipan pembayaran ini adalah untuk kepentingan negara.

"Akan ada sosialisasi sistem konsinyasi atau pembayaran tanah dengan menitipkan ke pengadilan," jelasnya.

Pembangunan tanggul Kali Lamong sebenarnya telah diagendakan sejak tahun 2009 lalu. Namun karena terkendala pembebasan lahan pemerintah kesulitan mewujudkan untuk mengakhiri banjir tahunan yang selama ini merugikan warga. Utamanya di wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti dan sekitarnya. Dan tahun ini saja ratusan bahkan ribuan hektar lahan pertanian dan tambak tergenang banjir.

Baca Juga: Kali Lamong Meluap, Ratusan Rumah di Balongpanggang Gresik Terendam Banjir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO