M. Damroni Chudlori. foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Wabah virus Corona mulai berdampak pada sejumlah perusahaan di Sidoarjo. Para perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.232 pekerjanya, pada pertengahan April ini.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo M Damroni Chudlori meminta para perusahaan berinovasi guna menekan jumlah PHK. "Misalnya mengurangi jam kerja, atau sistem kerja shift, atau lainnya. Perusahaan yang lebih paham soal tersebut," cetusnya, Rabu (15/4).
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo yang disampaikan ke Komisi D, sebanyak 7.232 pekerja yang di-PHK berasal dari sebelas perusahaan. Di antaranya bergerak memproduksi sepatu. Ada juga bidang perhotelan.
Dari 7.232 pekerja yang di-PHK, sebanyak 6.230 pekerja berasal dari satu perusahaan bidang sepatu. Saat ini, ribuan pekerja pabrik sepatu ini sudah dirumahkan dan bakal di-PHK per 1 Mei nanti.
Selain itu, saat ini lima perusahaan di Sidoarjo telah merumahkan 1.945 pekerjanya. Sehingga, total pekerja yang di-PHK dan dirumahkan, berjumlah 9.177 pekerja. Jumlah ini sebanyak 5.913 ber-KTP Sidoarjo dan sisanya luar Sidoarjo.
Kata Damroni, para pekerja yang di-PHK dan dirumahkan ini, tentunya harus menjadi perhatian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sidoarjo.
"Ini juga bagian tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Gugus Tugas Covid-19,” tandas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Damroni menegaskan bantuan sosial yang disiapkan Pemkab Sidoarjo, juga harus dihitung secara seksama, agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
“Makanya, saya mendorong Pemkab Sidoarjo untuk memasukkan data pekerja yang di-PHK itu ke data yang berhak menerima bantuan,” tandas Damroni yang juga Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo ini. (sta/rev)
