Salah satu mobil siaga desa yang terparkir di halaman Pemkab Gresik. foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) Kabupaten Gresik, Novantoro melontarkan kritik keras kepada Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim dan jajaran 330 kepala desa (kades) lainnya yang membeli mobil Siaga Desa di saat pandemi virus Corona (COVID-19).
Terlebih, saat ini Kabupaten Gresik tengah diajukan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai wilayah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
BACA JUGA:
- Bupati Gresik Lantik Kades Wadak Kidul PAW, Ingatkan soal Desa Antikorupsi
- Bumdes Wadak Kidul Gresik Masuk 20 Besar Terbaik Nasional di Ajang Desa BRILiaN 2025
- BPJS Kesehatan Umumkan Pemutihan Iuran 2 Tahun untuk Peserta Terdampak Pandemi
- DItemukan 8 Ribu Kasus ISPA, Dinkes Kota Malang Imbau Warga Gunakan Masker saat Musim Pancaroba
"Saya kira tindakan Ketua AKD dan jajaran kades yang tetap membeli mobil siaga desa bentuk tidak empati terhadap kondisi wilayah yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Saya mengkritik keras tindakan tersebut," ujar Novantoro kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (21/4).
Novantoro mengungkapkan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang meminta agar Kades tak menggunakan Dana Desa (DD) untuk membeli mobil siaga.
"Namun, Ketua AKD dan jajarannya tetap membeli mobil siaga. Kondisi ini tak berbanding lurus dengan pernyataan Ketua AKD yang mengungkapkan kalau masyarakat saat ini butuh uluran bantuan pemerintah dampak COVID-19," cetusnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
