Syafiuddin: Komisi V DPR RI Dukung Realokasi dan Refocusing Anggaran BPWS, BMKG, dan Basarnas

Syafiuddin: Komisi V DPR RI Dukung Realokasi dan Refocusing Anggaran BPWS, BMKG, dan Basarnas H. Syafiuddin, S.Sos., anggota Komisi V DPR RI saat mengikuti RDP secara virtual dengan BMKG, BPWS, dan Basarnas, di Griaya Abadi Bangkalan, Selasa (5/5).

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Komisi V melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Basarnas, BMKG, dan terkait realokasi, refocusing, dan penyesuaian anggaran dampak pandemik virus Corona atau Covid-19, Selasa (5/5/2020).

RDP dengan mitra Komisi V dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Wakil Ktua Komisi V , Nurhayati. RDP ini merupakan tindak lanjut dari RDP pada 20 April lalu, terkait realokasi dan refocusing anggaran TA 2020 dalam rangka mengatasi Covid-19.

Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan

H. Syafiuddin, S.Sos., salah satu anggota Komisi V menyampaikan hasil RDP tersebut. Yakni, berupa penyesuaian anggaran karena ada realokasi untuk penanganan Covid-19. Untuk BMKG, anggaran semula 3,05 triliun dikepras Rp 869 miliar sehingga tinggal Rp 2,16 triliun. Kemudian Basarnas pagu awal Rp 2,253 triliun harus melakukan penghematan Rp 679 miliar sehingga menjadi 1,573 triliun.

Syafiuddin menyatakan, Komisi V siap mendukung langkah dari eksekutif terkait reloaksi, refocusing, dan penyesuaian anggaran lembaga terkait penanggulangan dampak Covid-19. Dengan catatan, penyaluarannya sesuai dengan makanisme yang ada.

"Fraksi PKB menyepakati atas realokasi, refocusing, dan penyesuaian terhadap dampak Covid-19. Hanya dalam implementasinya harus tepat sasaran dan dapat berfungsi meringankan beban masyarakat. Jangan sampai dana tersebut hanya kepentingan internal dari mitra tersebut," tegas politikus PKB ini.

Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap

Selain itu, Syafiuddin juga mengingatkan kepada agar tetap memaksimalkan penyerapan anggaran untuk proyek infrastruktur, walaupun di sendiri ada penyesuaian Rp 10 miliar.

"Mengingat track record beberapa tahun kemarin kurang bagus di kalangan masyarakat Madura. Sebagai anggota Komisi V dari Dapil Madura, saya berkewajiban membantu ikut mensosialisasikan program-program yang ada di . Dengan catatan, dalam penyerapan anggaran terkait beberapa pembangunan infrastruktur sesuai kesepakatan dengan empat bupati di Kabupaten Madura. Selain itu, untuk lelang perbaikan jalan agar segera dilaksanakan, karena sudah banyak lubang atau jalan yang rusak," pungkasnya. (uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Jayapura Dilanda Longsor dan Banjir':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO