PSBB di Surabaya Raya Diperpanjang, Anggota DPRD Jatim Minta Masyarakat Tidak Disalahkan

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin mengkritisi soal perpanjangan waktu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya yakni di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah tidak menyalahkan masyarakat. Semua pihak harus terlibat dan berperan mencegah penyebaran Covid-19.

Anggota Komisi B DPRD Jatim ini mengungkapkan, saat ini masyarakat sudah susah dan menderita. Jangan malah disalahkan oleh pejabatnya yang secara ekonomi tidak terpengaruh sama sekali oleh wabah virus Corona.

“Saya sebagai wakil rakyat merasa sangat prihatin bila rakyat yang saya wakili disalahkan oleh pejabat-pejabatnya karena jadi penyebab harus diperpanjangnya PSBB,” cetus Achmad Amir Aslichin, Selasa (12/5).

Pria yang karib disapa Mas Iin ini menilai, belum berhasilnya penghentian pandemi Covid-19 menjadi tanggung jawab semua pihak. Apalagi semua memiliki peran masing-masing. "Masyarakat yang sudah susah dan menderita karena penghasilan menurun dan menganggur jangan dikambing hitamkan," katanya.

“Belum berhasilnya penanganan Covid-19 melalui PSBB harus dievaluasi pemerintah. Masyarakat jangan jadi korban,” harap Mas Iin.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini mengingatkan para pejabat harus sadar diri, bahwa penghasilan dan fasilitasnya yang tidak menurun itu adalah uang rakyat. Termasuk anggaran untuk penanganan dan penghentian Covid-19 itu juga bersumber dari rakyat.

“Rakyat sudah susah, kok bisanya para pejabat tersebut merasa benar dan bekerjanya sudah maksimal, padahal kondisi belum berhasil. Ini adalah cermin dari kualitas kerja mereka sendiri,” tegas anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim II (Sidoarjo) ini.

Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini juga meminta agar pemerintah mengevaluasi pemanfaatan anggaran yang sudah dikeluarkan selama penanganan Covid-19. Mulai dari potensi terjadinya pemborosan, tidak tepat sasaran hingga berpeluang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun politis pejabat elite. Di mana keleluasaan akses terhadap anggaran rentan untuk dipolitisir.

“Evaluasi harus dilakukan agar PSBB tahap kedua bisa semakin maksimal,” pinta kader PKB yang pernah menjadi anggota DPRD Sidoarjo dua periode ini.

Di sisi lain, kata Mas Iin, para pejabat di semua instansi seyogyanya juga harus mematuhi semua imbauan pemerintah. Mulai dari stay at home, work from home, social distancing hingga physical distancing. Saat ini, imbuh Mas Iin, ada pejabat yang sering melanggar aturan itu. Mulai dari mengumpulkan massa, menimbulkan kerumunan serta malah keluyuran ke mana-mana. (sta/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News