Ketua DPRD Gresik Minta Pemkab Libatkan RMI dan Muhammadiyah Sebelum Berlakukan New Normal di Ponpes

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani meminta Pemkab Gresik melibatkan pihak terkait seperti Robithah Ma'ahid al Islamiyah (RMI), unsur Muhammadiyah, dan pihak terkait dalam mempersiapkan New Normal (kelaziman baru). Terutama, sebelum menentukan protokol untuk kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren (ponpes).

"Seyogyanya Pemkab Gresik kalau rapat membahas persiapan New Normal untuk aktivitas di ponpes, undang dan libatkan RMI, unsur Muhammadiyah, dan pihak terkait. Sebab, mereka yang memahami kondisi pesantren," ujar Fandi Alamad Yani kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (29/5/2020).

Langkah ini, kata Fandi Akhmad Yani, dilakukan agar pemerintah mengetahui secara langsung kondisi pesantren di saat pandemi Covid-19. "Pemerintah tak ada salahnya minta saran dan masukan mereka, sehingga pemerintah bisa tahu apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan sebelum memberlakukan New Normal di ponpes-ponpes," terang politikus muda PKB Gresik ini.

Gus Yani, begitu panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa RMI bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) di bidang pengembangan pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan. "Mereka yang tahu persis persoalan pesantren saat pandemi Covid-19 seperti saat ini," jelasnya.

Senada dengan Yani, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik, Khoirul Huda juga meminta pemkab melibatkan RMI sebelum menentukan protokol new normal untuk pesantren.

Karena itu, ia menyayangkan rapat terbatas membahas persiapan New Normal yang dipimpin Wabup Moh. Qosim tanpa melibatkan RMI Kabupaten Gresik. Rapat itu hanya dihadiri Kepala Kemenag Gresik Markus, Pj Sekda Nadlif, dan sejumlah undangan.

"Seharusnya pihak pesantren dilibatkan agar bisa bersinergi. Makanya, menyikapi hasil rapat koordinasi Pemda dengan Kemenag Kabupaten Gresik, kami menyayangkan tidak dilibatkannya RMI," ujarnya

Menurut Huda, rapat kordinasi dengan melibatkan RMI sebagai wadah resmi pondok pesantren di bawah naungan NU, merupakan hal yang perlu dilakukan. Menurutnya, RMI bisa bisa memberikan masukan kepada pemkab agar ada kesepahaman.

"Hal ini, mengingat Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri dengan ratusan pesantren baik kecil maupun besar. Sehingga, dengan rapat koordinasi bisa diketahui sebelum New Normal diberlakukan, bagaimana kesiapan pesantren dalam melanjutkan proses pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai kebijakan pemerintah tidak bisa dilaksanakan oleh pondok pesantren. Makanya, butuh koordinasi yang jelas antara pemerintah dan pesantren," terang Sekretaris DPC PPP Gresik ini.

Selain pesantren, Huda juga meminta pemerintah mengatur mal, pasar, dan pabrik.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Bumi Solawat Wonokerto Kecamatan Dukun, K.H. Irsyadul Ibad berharap pemerintah memfasilitasi pengadaan alat-alat protokoler kesehatan Covid-19 sebelum memberlakukan New Normal di pesantren.

Saat ini, kata Kiai Irsyad, banyak yang dibutuhkan pondok pesantren dalam mempersiapkan New Normal sebelum para santri kembali ke pesantren. Seperti alat pengukur suhu tubuh (thermo gun), ruangan semprot untuk sterilisasi kuman, masker, hand sanitizer, dan lainnya.

"Ini harus diantisipasi dan disiapkan oleh pemerintah untuk mencegah sebaran Covid-19. Jangan sampai hal ini luput dari pengawasan pemerintah. Sebab, bisa-bisa akan muncul klaster-klaster Covid-19 baru, sehingga sangat membahayakan para santri, anak didik kami," pungkasnya. (hud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News