Diduga Ada Nepotisme Soal Pembagian BLT-DD, Warga Sukokerto Probolinggo Luruk Kantor Desa

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Probolinggo terus menyisakan masalah. Meski sudah ada regulasi yang mengatur para penerima, nyatanya di tiap desa masih tidak tepat sasaran.

Seperti yang terjadi di Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, sejumlah warga memprotes penyaluran BLT-DD yang dianggap tidak tepat sasaran.

Warga melakukan aksi dengan meluruk kantor Desa Sukokerto, karena ditengarai para penerima BLT-DD adalah para saudara perangkat desa yang dinilai warga adalah orang mampu.

Warga juga memprotes jika selama melakukan pendataan, pihak desa telah banyak menyalahi aturan karena tidak melibatkan relawan independen desa. Sehingga berdampak para penerima tidak tepat sasaran.

Sofiya, warga setempat mengaku dirinya justru tak menerima bantuan apapun dari Bansos Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Tujuannya kami ke sini ingin mempertanyakan BLT-DD yang penyalurannya tidak tepat sasaran. Saya juga tidak tersentuh bantuan apapun, meskipun suami saya sakit paru-paru sejak enam bulanan ini,” ujar Sofiya.

Hal senada disampaikan Parlan (45). Menurutnya, banyak warga di desanya yang sangat membutuhkan bantuan, namun justru tidak tersentuh sama sekali. Malah, klaimnya, sejumlah warga dengan ekonomi mapan justru kebagian bantuan.

“Ada yang sudah punya 2 mobil dan ada juga dapat dobel bantuannya. Jelas-jelas mereka mampu, tapi masih saja dapat, maka dari itulah kami ramai-ramai ke kantor desa,” tandas Parlan.

Pj Kades Sukokerto, Mulyono membantah jika penyaluran BLT DD di Sukokerto dinilai tak tepat sasaran. Menurutnya, pendataan yang dilakukan pihak desa sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Bahkan, sudah dilakukan verifikasi secara faktual.

Mulyono, juga berjanji bakal melakukan pendataan ulang bagi warga yang tak menerima bantuan. "Kita bakal data ulang, untuk diusulkan mendapatkan bantuan yang lain. Kalau penerima BLT-DD sudah tidak bisa nambah. Kuota 167 KK (Kepala Keluarga) dari jumlah 1.082 KK," tegasnya.

Aksi massa memprotes penyaluran BLT-DD ini cukup mencengangkan. Pasalnya, Desa Sukokerto sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu dari 3 desa tangguh Covid-19. Predikat itu disematkan Pemkab Probolinggo karena Desa Sukokerto dinilai mampu menekan penyebaran Covid-19. (ndi/ian)