FomDem Minta Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Dikaji Ulang

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keputusan Rapat Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Bawaslu, dan DKPP yang menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang terus menjadi polemik. Banyak pihak meminta agar keputusan tersebut dikaji ulang.

Di Jawa Timur, Forum Muda Demokrasi (FomDem) Jatim juga ikut angkat bicara. Direktur Fomdem Jatim, Rusman Hadi meminta agar keputusan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 untuk dikaji ulang.

"Hingga saat ini pandemi Covid-19 ini belum ada tanda-tanda akan berakhir, justru di beberapa daerah di Indonesia angka positif ini terus bertambah, termasuk di Jatim. Sehingga bila tahapan Pilkada ini dimulai kembali, justru berpotensi menjadi penyebaran Covid-19 semakin meluas," tutur Rusman, Kamis (4/6/2020).

Mantan Bendahara Umum PKC PMII Jatim ini menilai tahapan Pilkada serentak sangat memungkinkan ada interaksi antar penyelenggara, kemudian antara penyelenggara dengan masyarakat. Ia mencontohkan verifikasi dukungan calon perseorangan.

"Nah, interaksi dalam tahapan Pilkada itu tidak mungkin semua virtual, semua online. Ada yang harus tatap muka juga pastinya. Kalaupun mengikuti protokol kesehatan, belum tentu itu aman dari penyebaran Covid,-19. Jangan sampai nanti di Jatim muncul klaster baru, klaster penyelenggara pemilu," ujarnya mengingatkan.

Rusman melanjutkan, memang pemerintah akan menerapkan new normal atau tatanan baru. Namun belum menjadi jaminan angka penyebaran Covid-19 akan menurun.

"Saat ini kita bisa lihat di Jatim beberapa daerah yang memberlakukan PSBB saja masih mengalami peningkatan. Apalagi nanti tambah memberlakukan New Normal. Kalau masyarakatnya tidak benar-benar patuh dengan protokol kesehatan, justru bisa berbahaya pada penyebaran Covid-19," tandasnya.

Atas dasar itu, pihaknya berharap pemerintah melakukan kajian ulang dan lebih serius soal pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Bagi kami, nyawa rakyat Indonesia lebih penting dari sekadar pelaksanaan Pilkada serentak," pungkas aktivis asal Sumenep, Madura tersebut. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News