Ketua Aliansi Rakyat Miskin (ARM), Helmy Rosyadi.
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Polemik pemblokiran data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi, semakin membuat warga penerima dan beberapa pihak lainnya resah.
Dalam hal ini, masyarakat penerima BST yang datanya diblokir merasa kecewa. Dikarenakan saat menemui pihak Dinsos Banyuwangi maupun kelurahan/desa yang berwenang, pihak-pihak tersebut tidak bisa memberikan alasan yang pasti penyebab pemblokiran tersebut. Jawaban yang simpang siur dan saling lempar inilah yang sekarang menjadi dilema bagi masyarakat yang data BST-nya terblokir.
Baca Juga: Launching Majapahit's Warrior Underwater, Pj Gubernur Jatim Sampai Ikut Nyelam Letakkan Patung
Dengan adanya keluhan masyarakat terkait pemblokiran data BST tahap dua tersebut, Ketua Aliansi Rakyat Miskin (ARM), Helmy Rosyadi angkat bicara. Ia memberikan pandangannya terkait polemik yang sedang hangat itu.
"Kami menduga ada permainan manipulasi data warga miskin. Dan yang kami ketahui bahwa data penerima yang diblokir ini di tahap satu mereka sudah mendapatkan pencairan bantuan BST, kenapa kok di tahap dua ini malah diblokir? Ini menjadi polemik yang patut kami curigai," terangnya.
"Selama ini, angka kemiskinan hanya saja dipandang sebagai sebuah angka, bukan sebagai masalah kemanusiaan. ARM menduga, angka kemiskinan dipermainkan hanya untuk pencitraan politik semata," lanjutnya.
Baca Juga: Ditpolairud Polda Jatim Amankan Dua Pelaku Jual Beli Benih Lobster Ilegal di Banyuwangi
"Selain itu, ARM memprotes keras bahwa data kemiskinan hanya dibuat komoditas politik. Dalam hal ini, kami juga mendesak untuk dilakukan audit forensik anggaran bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19, yakni sebesar Rp 496 miliar dan juga anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 78 miliar," pungkasnya. (gda/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
