Separuh Masyarakat Madura Miskin, Empat Bupati Diminta Tak Andalkan Pertanian dan Pegawai Negeri

Separuh Masyarakat Madura Miskin, Empat Bupati Diminta Tak Andalkan Pertanian dan Pegawai Negeri Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonom dan Akademisi asal Pamekasan Madura.

BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - Separuh masyarakat pulau masih hidup dalam kemiskinan. Ironisnya, APBD keempat daerah di tidak akan sanggup untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di pulau . Hal itu dikatakan Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonom dan Akademisi asal .

Lebih detail, Didik meminta agar Bupati di empat Kabupaten melakukan komunikasi intensif ke pemerintah pusat agar kucuran dana bertambah, selain menjaring investor. Menurutnya, para pemimpin perlu secara intensif melakukan komunikasi terhadap para pemengang kekuasaan di pusat. Di samping menggaet para investor.

Baca Juga: Ajak Masyarakat Gelorakan Bela Negara, Bupati Sumenep Singgung Isu Geopolitik

"Membangun tidak cukup dengan mengandalkan APBD saja," jelas Didik yang juga pakar ekonom Indonesia ini, akhir pekan lalu.

Bahkan, Prof. Didik menyentil langsung Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, M.M. yang saat itu ikut diskusi Webinar "Membangun Pasca Pandemi" yang digagas mahasiswa IPB. Ia mengungkapkan, investor yang mau masuk ke sulit sekali karena faktor kemanan yang belum terjamin.

"Masih banyaknya bandit-bandit, selain persoalan karakter, persoalan masyarakat, termasuk persoalan pemimpin. Jika ingin keluar dari kemiskinan, pemimpin harusnya mendorong para investor masuk ke , bagaimana mereka mau menanamkan investasinya. Bahkan saat ini berbanding berbalik, banyak investor hengkang," ujar Didik.

Baca Juga: Budayawan Madura Sesalkan Oknum Guru SMAN 1 Arjasa Sumenep yang Jarang Ngajar Selama 2 Tahun

Didik menjelaskan, angka kemiskinan warga masih sangat tajam, terutama Kabupaten Bangkalan dan . Kalau menggunakan parameter Bank Dunia, hampir separuh warga miskin. Warga sepuluh kali lebih miskin dari masyarakat Bali. Padahal kemiskinan warga Bali sangat rendah di antara provinsi lain di Indonesia.

Ekonom asal ini menegaskan, membangun tidak cukup dengan APBD saja atau mengandalkan pertanian serta pegawai negeri. Para Bupati harus bisa mendorong tumbuhnya bisnis di . Perdagangan di harus mengeliat. Bidang usaha harus lancar.

"Bukti nyatanya ialah, di ujung jembatan Suramadu masih banyak lahan tidur. Tanah di dibiarkan begitu saja. Harusnya sudah terbangun gedung-gedung tinggi. Investor rebutan untuk berinvestasi di sepanjang jalan tersebut, seperti di jembatan Golden Gate San Fransisco," paparnya.

Baca Juga: Pemkab Bangkalan Salurkan 258 Beasiswa Prestasi dan 1.342 Bantuan Operasional Pendidikan

Sementara Prof. Hairil Anwar Notodiputro, dosen IPB asal Desa Kelbung Kecamatan Sepuluh Bangkalan mengatakan, tingkat kemiskinan di juga dipengaruhi rendahnya Indeks Pembangunan (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya 61-65, di Jawa Timur 70.77 sedang Nasional 71.39. Karena IPM rendah, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga rendah.

"SDM berkualitas akan memberikan efek ganda terhadap pembangunan yang akan dapat meningkatkan kesejehteraan. Pemda, Perguruan Tinggi, dan Bisnis bisa kerja sama meningkatkan SDM dengan meningkatkan pendidikan keluarga, pendidikan informal yang lebih adaptif, serta pendidikan formal yang lebih memberikan pendidikan karakter," kata Prof. Hairil Anwar N. Ph.D bidang Statistika dari Macquarie Universitas Australia. (uzi/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Perahu Pengangkut BBM Terbakar di Pelabuhan Gayam Sapudi Sumenep':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO