Anang Yustisia, S.H., M.H., Kasubsi Penkum Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri saat memberi keterangan kepada wartawan. (foto: MUJI/ BANGSAONLINE)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil/Sharing Perhutani antara tahun 2010-2019, kini kembali dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
"Akibat pandemi Covid-19, kasus ini proses penyelidikannya memang sempat terhenti. Tapi, kini pemeriksaan kita lanjutkan," kata Anang Yustisia, S.H., M.H., Kasubsi Penkum Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri kepada BANGSAONLINE.com.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Tanam Pohon Bersama PLN dan Perhutani, Wujud Nyata Kolaborasi Peduli Lingkungan
Menurut Anang, permasalahan ini didasari dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bagi Hasil Perum Perhutani Area BKPH Pare-RPH Manggis oleh LMDH Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri sejak tahun 2010-2019.
Dalam pengembangan kasus ini, lanjut Anang, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi. Sampai sekarang, ada lebih dari dua orang saksi dimintai keterangan.
Menurut Anang, untuk lebih mendalami kasus dugaan korupsi ini, Senin (29/6/2020) lalu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, yakni Ketua LMDH Budi Daya Desa Satak, Eko Cahyono.
Baca Juga: Dukung Program Ketahanan Pangan, Polsek Kabuh Manfaatkan 4 Hektare Lahan Kosong
"Namun, hal itu kini masih dalam proses penyelidikan, sehingga kami mohon maaf belum bisa menyampaikan ke publik apa saja yang kami tanyakan, karena ini berkaitan dengan materi penyelidikan," terang Anang.
Sebelumnya, Kejari Kabupaten Kediri juga telah memanggil saksi pertama, yakni Giman selaku Asisten Perhutani (Asper) BKPH Pare. Setelah itu, saat akan mengembangkan kasus ini, terkendala adanya pandemi Covid-19.
"Ini kasus dari tahun 2010-2019, lalu sekarang kita lanjutkan dan mohon ditunggu bagaimana perkembangan lebih lanjut. Hal ini dilakukan, supaya ada kepastian," tambah Anang.
Baca Juga: Desak Ketua LMDH Budi Daya Satak Mundur, Kantor Perhutani Kediri Didemo Warga
Sementara itu, Eko Cahyono, Ketua LMDH Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu membenarkan bahwa dirinya telah dipanggil Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan diperiksa sebagai saksi.
"Benar, saya telah dipanggil sebagai saksi. Pemanggilan tersebut, ada kaitan dengan permasalahan dana sharing yang dikucurkan oleh pihak Perhutani yang berada di bawah naungan Asisten Perhutani (Asper) BKPH Pare," kata Eko, Rabu (1/7/2020).
Sebagaimana diketahui, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri telah menyerahkan dana sharing produksi kayu dan nonkayu kepada 28 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam lingkup Kabupaten Kediri. Salah satunya adalah LMDH Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu yang diketuai Eko Cahyono. Jumlah dana sharing untuk seluruh LMDH itu, mencapai miliaran rupiah.
Baca Juga: Karo SDM Polda Jatim Apresiasi Langkah Polres Kediri Dukung Asta Cita Program Swasembada Pangan
Kerja sama antara Perum Perhutani dengan LMDH selama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, baik di bidang tanaman, perawatan, keamanan, serta produksi sehingga bisa meningkatkan pendapatan kedua belah pihak. (uji/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
