KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Pandemi Covid-19 ternyata berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu. Hingga triwulan kedua, realisasi PAD baru mencapai 28,36 persen atau senilai Rp 58,7 miliar dari target Rp 207 miliar.
"Selama pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Juni 2020, Pemkot Batu sangat minim pemasukan. Hal ini disebabkan karena PAD Kota Batu ditopang dari sektor pajak dan retribusi di bidang pariwisata, hiburan, resto, dan hotel yang harus tutup total," ujar M. Chori, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu kepada awak media, Kamis (2/7).
Baca Juga: Pj Wali Kota Batu Minta Perbaikan Ruas Jalan Sultan Agung Dipercepat
Selain tidak adanya pajak dari tempat wisata, hiburan, resto dan hotel, Pemkot Batu juga menerapkan pembebasan retribusi pasar, kebersihan, hingga pembebasan tarif retribusi PDAM.
"Dengan ditutupnya sektor pariwisata dan pembebasan beberapa retribusi tersebut, secara tak langsung membuat potensi PAD Kota Batu rendah. Kami prediksi, PAD tahun 2020 ini akan berkurang sampai 40 persen atau Rp 80,8 miliar dari target Rp 207 miliar," terang M. Chori yang juga Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu.
Namun menurut Chori, penurunan target tersebut bukan jadi masalah. Yang terpenting, bagaimana Pemkot Batu menggerek dunia usaha agar kembali pulih seperti sebelumnya.
Baca Juga: Peringati HKN ke-60, Dinkes Kota Batu Luncurkan Program Integrasi Layanan Primer
Saat ini, di masa transisi menuju new normal, pihak Diskumdag tengah melakukan kajian. Misalnya dengan melihat apakah ada kenaikan tren penjualan di pasar ketika hotel dan tempat wisata mulai dibuka.
Sementara itu, Wali Kota Batu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko meminta agar sisa anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa dimanfaatkan sebagai stimulus pemulihan ekonomi bagi yang terdampak Covid-19.
"Nanti sisa anggaran Covid-19 seperti sisa anggaran jaring pengaman sosial (JPS) di Dinsos sudah bisa digunakan untuk recovery ekonomi. Begitu juga di dinas lainnya," ujar Dewanti.
Baca Juga: Pemkot Batu dan DPRD Sepakati APBD 2025, Alokasi Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Menurutnya, recovery ekonomi itu nantinya bisa berupa permodalan atau fasilitas lainnya melalui program SKPD masing-masing.
"Misalnya Diskumdag untuk pemulihan di bidang perdagangan dan Dinas Pertanian dengan pemberian bantuan bibit atau lainnya untuk petani yang terdampak," pungkasnya. (asa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News