Giliran PDIP Serang KPK, Anggap Samad Kecewa Tak Jadi Wapres

BangsaOnline-Jika selama ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang paling keras menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kadernya, terutama Luthfi Hasan Ismail (mantan presiden PKS) korupsi dan ditangkap KPK, kini giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara keras menyerang KPK. Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Krisyanto menyinggung tindakan Komisi PemberantasanKorupsi(KPK) yang menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. Dia menyebut penetapan itu bermotif dendam.

"Kita melihat dari amatan orang politik nampak suatu dendam politik, nampak seolah sebuah kemarahan," kata Hasto di rumah Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (15/1).

Lebih lanjut, Hasto mengatakan ada beberapa pihak yang menduga apa yang dilakukan KPK saat ini berkaitan dengan proses pemilihan menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat itu. Saat itu santer Jokowi akan meminang Abraham sebagai wapres. Namun di saat-saat akhir, Jokowi memilih Jusuf Kalla.

Apalagi menurut dia, pihak yang patut dimintai pertimbangan bukanlah KPK melainkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sehingga tak ada alasan KPK ikut-ikutan,

"Sehingga ada yang mengaitkan apakah kemarahan ini karena kaitannya dengan proses penetapan wakil presiden dan proses penetapan menteri-menteri karena ketika kita lihat presiden mengusulkan Budi Gunawan berdasarkan undang-undang yang dimintai keterangan adalah Kompolnas bukan KPK," jelasnya.

Namun saat disinggung KPK akan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Budi. Hasto enggan menjawab lebih jauh, dia hanya menjawab dengan diplomatis.

"Itu merupakan ruang dari KPK, KPK telah diberikan mandat itu, kami tidak akan menanggapi apa yang disampaikan AS," lugasnya.

Hasto juga menuding keputusan KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangkakorupsimengabaikan asas praduga tak bersalah. Sebab, penetapan itu dinilai tidak berdasarkan proses.

"Dari para ahli hukum kita mendapatkan masukan ketika seseorang dinyatakan tersangka atas kasus gratifikasi bukan hanya penerima gratifikasi tapi juga siapa yang memberi gratifikasi," kata Hasto Krisyanto.

Hasto menambahkan seharusnya KPK menjalankan tradisinya, yakni melakukan tahapan-tahapan sebelum melakukan penetapan status tersangka terhadap Budi.

"Ini kan kita lihat tidak dilakukan, dalam tradisi KPK ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka itu melalui pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti otentik," ujarnya.

Maka oleh sebab itu, Hasto menuturkan PDIP menduga adanya nuansa politik terkait penetapan tersebut.

Bahkan dia mensinyalir adanya upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan nama baik Jokowi dalam menetapkan Budi sebagai calon Kapolri.

"Apakah ada kepentingan-kepentingan politik tertentu yang dikhawatirkan PDIP kami tidak mengharapkan ada ketegangan atau upaya untuk menciptakan rasa malu sebuah institusi (lembaga kepresidenan) yang mengambil suatu keputusan atas dasar UU," tandasnya.

Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sebagai permainan politik. Sikap Gerindra itu bukan bentuk dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Widodo).

"Terpaksa kita ikut arus, ini game bagi kita di Gerindra biar Jokowi yang tentukan sekarang. Dia lantik (Budi Gunawan), dia berhadapan dengan KPK, dia tidak lantik kita galang interpelasi," kata Desmond di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/1).

Menurutnya, Jokowi telah mengajukan calon Kapolri tunggal yang tak memberi pilihan lain bagi DPR. Jokowi pun diharapkan ikut melantik Budi Gunawan yang telah disetujui oleh rapat paripurna DPR.

"Kenapa dia kasih barang busuk. Kalau Jokowi tidak lantik maka dia mempermalukan DPR," terang dia.

Lanjut dia, Jokowi selalu bermain politik dalam memilih orang. Jika tak senang Jokowi akan membuang orang tapi meminjam tangan orang lain.

"Jokowi kan selalu bermain pakai tangan orang lain terus mukul. Jangan kita mengorbankan Budi Gunawan," pungkas dia.

Mahasiswa Indonesia di Australia meminta Presiden Jokowi bersikap tegas dalam urusan pemilihan Calon Kapolri. Jokowi harus konsisten dengan janji kampanye mendukung pemberantasan korupsi.

"Presiden harus berani melawan kepentingan oligarki yang berupaya membajak agenda pemerintahan yang bersih," jelas Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia, J Danang Widyoko, Kamis (15/1/2015).

Danang menyampaikan harapan mahasiswa Indonesia di Australia. Kapolri harus dipilih calon yang berintegritas untuk kebaikan Polri.

"Presiden bertanggungjawab untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan baik, termasuk di tubuh kepolisian yang mensyaratkan adanya pemimpin berintegritas dan bersih," terang Danang.

"Presiden harus berani melawan kepentingan oligarki yang berupaya membajak agenda pemerintahan yang bersih," tambahnya.

Dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia bergabung sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus, yakni:

1. Australia National University (J Danang Widyoko, Usman Hamid, Sri Lestari Wahyunigroem)
2. University of Sydney (Yuna Farhan, Fajar B Hirawan, Setio Soemantri)
3. University of New South Wales (Bhatara Ibnu Reza, Dhimas Utomo, Pria Santri, Agung Wasono)
4. Murdoch University (Jemy Irwansyah, Airlanga Pribadi, Iqbal Aji Daryono)
5. Univeristy of Quesland (Bendict, Ahmad Khoirul Umam)
6. University of Melborune (Retno Agustin)