Rizal Ramli. Foto: sayangi.com
BangsaOnline-Presiden Joko Widodo diingatkan agar tetap di jalur konstitusi. Keputusan mempertahankan Budi Gunawan yang berstatus tersangka dipandang hanya memperlemah pemberantasan korupsi.
Demokrasi Indonesia dibajak elit korup dan quasi-otoriter, yg hanya kaya citra tapi miskin prestasi, menghasilkan Demokrasi Kriminal..
"Mas Jokowi,, You are the President, act like one ! Tugas presiden adalah menegakkan undang-undang, tegakkan hukum, termasuk anti korupsi," tulis ekonom senior DR. Rizal Ramil lewat akun twitter-nya @RizalRamli,beberapa jam lalu (Jumat, 16/1).
Rizal juga mengingatkan, masalah Kapolri tidak boleh digantungkan. Sebagai presiden, Jokowi harus segera memutuskan Kapolri definitif. Sebab jika tidak, institusi Polri akan mengalami demoralisasi dan moralisasi.
Di sisi lain ia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan wewenangnya jangan politicking juga partisan. Banyak kasus besar lainnya menunggu dituntaskan oleh komisi antirasuah itu.
"Kasus Century, Hambalang dan lain-lain harus juga segera dibereskan. Tegakkan hukum, rakyat berharap ke KPK," tegas Menko Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.
Ada analogi soal kebijakan Jokowi soal bahan bakar minyak dan keputusannya menunjuk Budi Gunawan. Disebutkan bahwa Jokowi hanya dengar para pembisik.
Kenaikan harga BBM bersubsidi ternyata salah dan harus dikoreksi. Begitu juga soal Komjen Budi, menurut Rizal, seharusnya dikoreksi.
Ia menyayangkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang terkesan jelas dibajak elit korup dan quasi-otoriter, hanya kaya citra tapi miskin prestasi. Rizal pun mengistilahkannya demokrasi kriminal.
"Saya dekat dengan Bang TK (alm. Taufiq Kiemas) dan Mbak Mega. Saya sayang Mbak Mega, perlu saya ingatkan: "wis lah" (sudahlah), jangan dipaksakan, jangan kebablasan," demikian Rizal.
Baca Juga: Polsek Prajurit Kulon Ikuti Peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
