Rapat paripurna DPRD bersama Wakil Bupati Pamekasan Raja'e.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna bersama Wakil Bupati Pamekasan Raja'e dengan agenda mendengarkan pendapat akhir Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.
Dalam Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di antaranya, meminta Pemerintah Pamekasan untuk mengevaluasi sektor pelayanan kesehatan di masa pandemi dan menfasilitasi petani tembakau di Kabupaten Pamekasan.
Baca Juga: Peringati Hari Jadi ke-494, Pemkab Pamekasan Gelar Sepeda Santai
Menurut Halili Yasin dari Fraksi PPP, di masa pandemi ini pelayanan rumah sakit, puskesmas dan bidan seolah-olah menjadi bayangan yang menakutkan bagi masyarakat. Hal itu terbukti dengan kejadian beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Palengaan.
"Masyarakat mosi tidak percaya kepada pelayanan medis, karena tenaga medis mudah menvonis orang sakit dengan gejala Corona. Terbukti, kejadian beberapa hari yang lalu di Desa Palengaan Laok, seorang bidan nyaris menjadi amukan masa," kata Halili Yasin, Rabu (29/07/20).
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan ini juga menyinggung harga tembakau di Bumi Gerbang Salam. Para petani berharap pemerintah memberikan solusi sehingga harga bahan baku rokok itu tahun ini bisa meningkat.
Baca Juga: Meriahkan Harjad ke-494, Pemkab Pamekasan Gelar Pesta Batik dan Luncurkan Paket Wisata
"Sektor pertanian seperti tembakau, seorang petani sudah bekerja keras untuk menanam tembakau. Sehingga, hal ini menjadi tugas berat Bupati Pamekasan dalam memfasilitasi dan memberikan kehidupan yang layak kepada petani tembakau," ucap Halili.
Dari beberapa rekomendasi tersebut, Halili meminta dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
"Berbagai catatan, saran, dan rekomendasi dari Fraksi dapat memberikan manfaat bagi Bupati Pamekasan dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan," ungkapnya.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pj Bupati Pamekasan Buka Bazar UMKM
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathorrahman juga berharap, pandangan yang disampaikan oleh fraksi tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan.
"Kegiatan APBD yang kita laksanakan benar-benar memihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar mantan aktivis HMI itu.
Terpisah, Wakil Bupati Pamekasan Raje'e menyampaikan, bahwa pemerintah akan menjadikan segala masukan, kritik, dan saran dari DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kerja dan kinerja.
Baca Juga: Upacara Harjad ke-494 Kabupaten Pamekasan Hadirkan Ratusan Penari Topeng Getak dan Ronggeng
"Semua ini patut kita hargai dan apresiasi. Karena kerja dan kinerja Pemerintah benar-benar di-monitoring serta diawasi atau dievaluasi oleh DPRD. Ini bagian dari check and balance yang dilakukan oleh DPRD. Tentunya, Kami akan melakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk menjawab dari apa yang telah disampaikan," tutupnya. (yen/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
