KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra untuk Pilkada Kediri secara resmi diserahkan kepada pasangan Hanindhito Himawan Pramono - Dewi Mariya Ulfa di acara Rakor Penyerahan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri yang digelar di Hotel Insumo, Minggu (2/8/2020).
Penyerahan rekomendasi dari Partai Gerindra ini melengkapi rekomendasi yang sudah diberikan kepada pasangan Dhito-Dewi dari PDIP, PKB, PAN, Golkar, dan Nasdem. Dengan bergabungnya Gerindra di barisan Dhito-Dewi, berarti sudah 44 kursi di DPRD Kabupaten Kediri yang dikuasai pasangan ini. Dengan demikian, tinggal Partai Demokrat, PPP, dan PKS yang belum menyatakan dukungannya.
Baca Juga: Gerindra Yakini Dhito-Dewi Bisa Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat
Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Ir. Supriyatno dalam sambutannya mengatakan bahwa partainya dengan resmi telah merekomendasi pasangan Dhito-Dewi. Supriyatno mengancam Kader Gerindra yang tidak loyal terhadap keputusan partai.
"Apa yang sudah diputuskan Partai Gerindra harus didukung oleh semua kader dan harus menang. Bagi Kader Partai Gerindra yang suka loncat, silakan minggat," ujar Supriyatno.
Sementara itu, Hanindhito Himawan Pramono didampingi Dewi Mariya Ulfa menjelaskan bahwa program reformasi birokrasi bakal dilakukan yang pertama kali jika dirinya terpilih menjadi Bupati Kediri. Menurutnya, terdapat lima langkah yang akan dilakukan di dalam reformasi birokrasi untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kediri.
Baca Juga: Samakan dengan Pusat, Cabup Dhito Usung Program Makan Bergizi Bagi 30.000 Siswa PAUD di Kediri
"Saya datang ke Kediri tidak ada kepentingan jabatan dan memperkaya diri sendiri. Mencalonkan Bupati Kediri murni untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri," ujar Dhito di hadapan peserta Rakor.
Menurut Dhito, jika nanti terpilih, ada lima langkah yang akan dilakukan di program reformasi birokrasi.
Mas Dhito, sapaan akrab putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu menjelaskan, lima langkah ini adalah pertama, dirinya akan membubarkan Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri. Kedua, akan memberikan insentif kepada guru honorer. Ketiga, membentuk program Dito (Desa Tani Organik) di sektor pertanian. Keempat, meningkatkan pelayanan di sektor kesehatan. Kelima, meningkatkan sektor olahraga.
Baca Juga: Ketua DPC Gerindra Kota Kediri Komitmen Dukung Vinanda-Gus Qowim di Pilkada 2024
"Saya akan lakukan demi masyarakat Kabupaten Kediri. TP3 ini saya bubarkan karena kewenangannya seakan melebihi bupati. Untuk guru honorer selama ini hanya mengandalkan gaji rendah. Sedangkan petani ke depan akan kita berikan pembekalan pelatihan pupuk organik agar dapat membantu kebutuhan pupuk subsidi. Sementara di kesehatan, BPJS belum bisa meng-cover seluruh masyarakat Kediri, padahal Silpa Pemkab Kediri sangat besar," terangnya.
"Pendopo Kabupaten Kediri akan dibuka 24 jam untuk panjenengan sedoyo (semua). Hari Jumat ada disebut Jumat Ngopi, yakni ngobrol persoalan kalian solusi. Duduk bareng membicarakan persoalannya apa, dicarikan solusi hari itu juga, agar tidak berlarut-larut menjadi persoalan yang besar," pungkasnya. (uji/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News