Pandemi Covid-19, ​Lembaga Survei Tak Berdaya Jaga Pilkada Serentak

Pandemi Covid-19, ​Lembaga Survei Tak Berdaya Jaga Pilkada Serentak Surokhim Abdusalam, Peneliti Senior SSC (Surabaya Survey Center) dan Puskakom Publik (Pusat Kajian Komunikasi Publik). (foto: ist).

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemilihan umum kepala daerah serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, dianggap mati suri dan kurang greget, di mana peran lembaga survei dalam menjaga pilkada berintegritas, tak berdaya di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh Surokhim Abdusalam, Peneliti Senior SSC (Surabaya Survey Center) dan Puskakom Publik (Pusat Kajian Komunikasi Publik) kepada BANGSAONLINE.com, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Blusukan di Pasar Sidoharjo Lamongan, Khofifah akan Tutup Kampanye di Jatim Expo

Menurut Surokim, sejauh ini lembaga survei di daerah menghadapi kendala teknis lapangan karena pandemi Covid-19. "Jadi banyak yang gak bisa turun lapangan, sehingga belum bisa update data-data mutakhir tentang pilkada," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini sebenarnya juga yang membuat pilkada terasa kurang bergairah, tidak seperti biasanya, di mana lembaga survei bisa menyuplai informasi mutakhir terkait pilkada.

"Memang sebenarnya bisa by phone tetapi tidak semua lembaga survei di daerah punya database kuat dan database telepon yang bisa dipakai sebagai basis sampling karena datangnya pandemi Covid-19 ini juga mendadak, sehingga tidak diantisipasi sebelumnya. Jelas peran lembaga survei di daerah tidak bisa maksimal dalam perhelatan pilkada kali ini," terang pria yang juga Dekan Fisip dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.

Baca Juga: Ikhtiar Ketuk Pintu Langit, Khofifah Hadiri Shalawat Akbar Bersama Ribuan Masyarakat Gresik

Sementara riset berbasis big data yang sesungguhnya, lanjut Surokim, sangat compatible dengan kondisi pandemi Covid-19 hingga kini di daerah juga masih belum populer dan juga masih belum bisa mapan secara metodologis dan akurasinya, dan masih terus dalam proses perbaikan untuk menemukan sistem yang benar-benar bisa akurat di dalam memotret fenomena yang ada.

"Sehingga belum bisa diandalkan untuk memotret realitas faktual di tingkat voters yang terus berubah dan dinamis. Situasi ini yang membuat informasi tentang pilkada dan dinamikanya tidak banyak bisa disuplai untuk memenuhi kebutuhan informasi publik," ungkapnya.

"Absennya peran lembaga survei di daerah, menjadikan dinamika pilkada adem ayem dan tak bergairah karena minimnya suplai informasi publik terkait pilkada dan dinamika mutakhirnya yang selama ini dimainkan oleh lembaga survei," pungkasnya. (nf/zar)

Baca Juga: Kasi Humas Polresta Sidoarjo Beri Kuliah Umum Strategi Kehumasan Masa Pilkada 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO