Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Petani Tembakau saat melakukan aksi damai di Kantor DPRD Pamekasan. (foto: ist).
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Petani Tembakau melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Senin (10/8/2020). Para pendemo ini menuntut DPRD dan Pemkab Pamekasan memberikan pembelaan yang nyata terhadap nasib petani tembakau.
Korlap Unjuk Rasa, Nur Faisal mengatakan, nasib para petani tembakau selalu merana tiap musim panen. Sebab, harganya mendadak anjlok. Sehingga, hasil panen tidak membuat petani semakin sejahtera. Bahkan, sejumlah petani mengaku merugi. Padahal, tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pamekasan dan Madura.
"Seharusnya, setiap musim panen tembakau tiba, hasilnya dapat memberikan dampak ekonomi tinggi terhadap kesejahteraan bagi para petani tembakau dan masyarakat. Namun kenyataannya, para petani tembakau saat ini posisinya tidak lebih sebagai sapi perahan para pengusaha pemodal yang bergerak di usaha tembakau dan industri rokok," cetusnya.
Karena itu, Faisal meminta Pemkab dan DPRD Pamekasan membuat kebijakan berupa regulasi yang bisa melindungi para petani tembakau. "Ke depan, kami berharap tidak ada lagi harga tembakau murah milik rakyat di Pamekasan," ujarnya.
Wakil Bupati Pamekasan, Raja'e yang menemui massa aksi, mengakui harga beli tembakau ini menjadi persoalan klasik setiap memasuki musim panen tembakau.
Raja'e mengaku sudah berkali-kali melakukan forum kajian bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kredit Usaha Tani (KUT), dan seluruh elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan tata niaga tembakau di Pamekasan.
Menurutnya, forum kajian terakhir yang membahas persoalan tata niaga tembakau ini, saat Pemkab Pamekasan menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) di Hotel Bumi Surabaya.
"Hasil dari FGD itu memberikan pandangan yang luas bagi Pemkab Pamekasan untuk mengambil beberapa langkah strategis berkaitan dengan pemutusan harga tembakau di Pamekasan," akunya.
Raja'e juga mengatakan, bahwa pihaknya bersama Bupati Baddrut Tamam langsung bertamu ke kantor Gubernur Jatim untuk melaporkan semua persoalan tata niaga tembakau ke Gubernur Khofifah usai melakukan FGD di Hotel Bumi Surabaya.
"Gubernur Jatim bisa membantu Pemkab Pamekasan dalam mengatasi persoalan harga tembakau khususnya di Pamekasan, ini dapat diatur melalui Peraturan Gubernur," ungkap wakil bupati.
"Perjuangan teman-teman semua di Pamekasan sudah luar biasa untuk memperjuangkan nasib petani tembakau agar lebih sejahtera, dan kami mengapresiasi itu," ujar Raja'e di hadapan puluhan demonstran.
Setelah mendapat jawaban dari Wakil Bupati Pamekasan tersebut, selanjutnya massa aksi pun membubarkan diri dengan damai di bawah pengawalan aparat kepolisian setempat. (yen/zar)
