BangsaOnline-Sebagai Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo harus bisa menegaskan diri
sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Ia harus bisa melepaskan diri
dari segala tekanan partai-partai pendukungnya, dan menempatkan
kepentingan bangsa diatas segalanya.
Sebab dari apa yang terjadi
sekarang, Jokowi dipersepsikan publik masih dibawah bayang-bayang
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Kasus Komisaris Jenderal Budi
Gunawan adalah indikasi Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai
pendukungnya, terutama PDIP.
"Saya kira inilah momentumnya bagi
Jokowi, melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati," kata Peneliti
PolTracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Saat
ini kata Agung, bisa dikatakan, Jokowi belum sepenuhnya jadi Presiden
pemegang hak prerogratif. Kasus Budi Gunawan adalah bukti, betapa Jokowi
seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP.
Jadi sekarang saat publik menunggu bukti ditengah memanasnya hubungan
Polri dengan KPK, Jokowi bisa tampil lepas sebagai seorang Presiden
sebenarnya. Bukan Presiden 'petugas partai'.
"Ini momentum bagi
Jokowi membuktikan diri, dia Presiden yang tak lagi dibawah
bayang-bayang Banteng. Bagaimana caranya Jokowi melepaskan diri dari
bayang-bayang PDIP dan Mega? Salah satunya bisa dengan cara mengambil
alih PDIP," kata Agung.
Namun selain dengan mengambil alih PDIP,
kata Agung, Jokowi juga bisa menguatkan hak preogatifnya dengan fokus
bekerja untuk rakyat. Artinya, orang-orang kuat di sekeliling Jokowi tak
lebih hanya berperan memberi pertimbangan. Faktanya kendaraan politik
yang digunakan oleh Jokowi dalam Pilpres kemarin dapat bekerja karena
daulat rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News