Kantor Bawaslu Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jajaran pengawas adhoc, yakni Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (pilwali) Surabaya gelisah. Mereka mempertanyakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengawasan yang tak kunjung cair.
Tak kunjung cairnya RAB ini membuat panwascam kesal, karena sejak diaktifkan kembali pada 15 Juni 2020 lalu, mereka belum menerima haknya seperti operasional, SPPD, pembentukan pokja, pembentukan PTPS, dan bimbingan teknis (bimtek).
BACA JUGA:
"Kami hanya butuh kepastian RAB kami, revisi-revisi tapi sekadar janji. Sejak diaktifkan Juni lalu, sampai saat ini kami belum ada kejelasan kepastian akan cair. Paling tidak draf RAB aja kami belum tahu," ungkap salah satu panwascam yang minta namanya tidak dipublikasikan, dan diamini beberapa panwascam di kawasan Margorejo, Rabu (16/9) malam.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Indra Fajar Swasana, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kota Surabaya meminta agar panwascam bersabar, karena RAB masih dalam proses prosedur dan mekanisme aturan penganggaran.
"Proses anggaran ini sebenarnya mulai masuk pandemi banyak melakukan revisi, karena dari APBN dimasukkan ke APBD, dan baru 4 Agustus lalu ditandatangani bu wali kota. Ketika APBD sudah disiapkan, tapi beberapa waktu lalu kasek dikumpulkan provinsi, untuk mengalokasikan APD harus diambilkan melalui APBN. Lha kan anggaran APBD ini kan tidak bisa diserap," terang Indra.
"Kan akhirnya harus revisi lagi, untuk mengalokasikan dana revisi APD itu dari APBD, otomatis yang mengasuh itu kan kecamatan-kecamatan, tidak mungkin masuk kegiatan kota, karena kalau untuk kota tidak maksimal. APD itu nominalnya miliar lho, ya kalo APD kan disiapkan APBN, sedangkan untuk APBD kita siapkan dalam bentuk kegiatan," ulasnya.
Indra berharap, panwascam tidak khawatir. Ia memastikan anggaran itu nantinya tidak akan berkurang, malah justru akan bertambah dengan proses revisi-revisi yang sedang dilakukan ini.
