Bawaslu Surabaya Ajak Pemilih Pemula Ikut Awasi Pemilu

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemilihan Umum akan digelar pada 14 Februari 2024, atau kurang dari setahun lagi. Sejumlah tahapan pun dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Terbaru Bawaslu Surabaya melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula. Dalam kegiatan itu Bawaslu memberikan edukasi tentang partisipatif sekaligus pengawasan pemilu kepada sekitar 150 siswa SMA/SMK Al Ishlah Surabaya.

Baca Juga: Masjid Al-Akbar Terima Dua Orang Berikrar Syahadat, KH Syarifuddin: Hijrah Harus Sungguh-Sungguh

"Pemilih pemula ini jumlahnya signifikan, karena itu kita melakukan sosialisasi kepada kelompok pemilih ini," kata anggota Bawaslu Kota Surabaya, Lilies Pratiwining Setyarini, melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Jumat (14/4/2023).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini mengatakan, kegiatan ini juga sebagai edukasi dalam partisipatif pengawasan pemilu. Karena itu pihaknya menjelaskan fungsi dan peran pengawas Bawaslu.

Lilies melanjutkan, para pelajar ini nantinya bisa menjadi agent of change atau agen perubahan dalam proses demokrasi, khususnya pemilu. Mereka tidak saja berpartisipasi sebagai pemilih tapi juga bisa menjadi bagian dari pengawasan pemilu.

Baca Juga: Unit PPA Satreskrim Polrestabes Tangani Kasus Pembuangan Bayi

"Kita punya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau SKPP. Ini adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Para pelajar ini terlibat di sini," terang Lilies.

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dihadiri Anggota KPU Surabaya, Subairi itu, para pelajar juga diperkenalkan dengan sejumlah Pengawas Pemilu (Panwas) Kecamatan Rungkut, termasuk fungsi dan tanggungjawabnya. Mereka pun diberi edukasi teknis melakukan pengaduan atau pelaporan bila terjadi pelanggaran pemilu. (mdr/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News