Fraksi NasDem Dukung Pelaksanaan Pilkada 2020 Sesuai Jadwal

Fraksi NasDem Dukung Pelaksanaan Pilkada 2020 Sesuai Jadwal H. Muzammil Syafi'i, Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim. foto: istimewa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejumlah pihak meminta Pilkada Serentak Tahun 2020 ditunda hingga pandemi corona surut. Terbaru, Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj juga menyuarakan penundaan pilkada serentak tersebut.

Namun kebijakan Presiden RI, Joko Widodo tetap memastikan pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 atau tidak mengalami penundan.

Baca Juga: Dukungan Para Pekerja MPS Brondong Lamongan untuk Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024

Hal itu mendapat dukungan penuh dari Ketua Fraksi NasDem , Muzammil Syafi'i. Menurut anggota Komisi A ini, jika pilkada serentak ditunda biaya yang dibutuhkan akan semakin besar dan waktunya semakin tidak jelas.

"Pelaksanaan pilkada tidak perlu ditunda lagi, karena kekuasaan ini harus tetap berjalan secara rutin dan tepat waktu. Sebab, para kepala daerah akan berakhir pada bulan Maret," tutur politikus NasDem yang akrab disapa Buya itu, Senin (21/9).

Mantan Wakil Bupati Pasuruan itu mengungkapkan, bila pilkada ditunda, maka harus menempatkan Pjs kepada seluruh daerah yang daerahnya habis masa jabatan. Untuk itu dibutuhkan dana yang besar untuk menggaji Pjs. Selain itu, ada konsekuensi yuridis terkait dengan hal tersebut.

Baca Juga: Bawaslu Kota Batu Catat Ada 7 Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada 2024

"Selain itu, Covid-19 ini belum ada kepastian kapan akan berakhir. Sehingga sampai kapan harus menunggu berakhirnya," tegas Muzammil.

Muzammil menambahkan, kebijakan daerah harus tetap berjalan dengan baik. Maka jalan tengah yang harus diambil adalah melaksanakan sesuai dengan jadwal perubahan tanggal 9 Desember 2020. Karena sebelumnya jadwal pilkada dilaksanakan pada bulan September 2020.

Namun tetap menekankan pelaksanaan protokol kesehatan, baik pelaksana (KPU dan Bawaslu), maupun peserta dan pendukungnya secara ketat. Demikian pula dengan penentuan jadwal dan pola kehadiran, harus disesuaikan dengan jumlah dan mekanismenya.

Baca Juga: Blusukan di Pasar Sidoharjo Lamongan, Khofifah akan Tutup Kampanye di Jatim Expo

"Solusinya bukan penundaan, tapi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin," pungkas Muzammil. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO