BangsaOnline-Polemik KPK dengan Polri diawali dari keputusan Presiden Joko Widodo
menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Keputusan Jokowi
ini dilihat sebagai hasil pengaruh Ketua Umum PDIP dan Ketum Partai
NasDem Surya Paloh.
Kini, usai keputusan Jokowi itu terbukti
berakibat konflik antar-lembaga penegak hukum, Jokowi dituntut untuk
melepaskan diri dari cengkeraman Mega-Paloh. Ketua DPP Golkar kubu Agung
Laksono, Agun Gunandjar Sudarsa, meyakini Jokowi berani melepaskan
jerat cengkeram Mega-Paloh.
"Saya melihat Jokowi pemberani,
punya kapasitas dan integritas melakukan itu. Dalam proses pengambilan
keputusan itu, dia bisa abaikan itu (cengkeraman Mega-Paloh) semua,"
ujar Agun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Namun
Agun tak mau menganalisa lebih jauh langkah apa gerangan yang bakal
ditempuh Jokowi demi menyelamatkan KPK, lembaga penegak hukum yang kini
terancam kriminalisasi oleh Polri.
"KPK harus dipertahankan," kata Agun.
Untuk
lepas dari tekanan Mega-Paloh, Jokowi memang punya keberanian. Namun
Jokowi akan melakukan dengan langgamnya sendiri, langgam Solo. Bagaimana
pula itu keberanian ala Solo?
"Tapi dia orang Solo,
kadang-kadang ada itung-itungannya. Dia tak bakalan mati langkah. Pasti
dia punya dua atau tiga langkah cadangan," tilik Agun.
Langkah
Jokowi membentuk tim independen untuk mengatasi situasi ruwet ini
dinilai Agun sebagai langkah yang tepat, dan Golkar kubu Agung mendukung
langkah itu. Pembentukan tim independen memang perlu dilakukan karena
situasi politik-hukum sudah luar biasa amburadul.
"Secara umum,
ada sesuatu yang menjadi problema, asas dan prinsip sudah banyak
dilanggar. Kepatutan, kelayakan, banyak dilanggar. Komunikasi politik
dengan pengendali kekuasaan juga sudah sangat tidak layak. Situasi sudah
sangat luar biasa," tutur Agun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News