KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Inflasi merupakan salah satu roh penting dalam perekonomian di Kota Kediri. Bisa dibilang, inflasi adalah salah satu rahasia untuk membesarkan daerah sesuai dengan apa yang diinginkan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar ketika memimpin high level meeting TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kota Kediri Tahun 2020 yang memfokuskan terhadap strategi aksi pengendalian inflasi Kota Kediri di tengah situasi pandemi Covid-19 yang bertempat di Ruang Joyoboyo, Rabu (23/12/2020).
Baca Juga: Kota Kediri Jadi Tuan Rumah Gebyar Hateri Ke-39, Pj Zanariah Buka Rakor Persiapan
Menurutnya, inflasi harus dikendalikan agar harga-harga kebutuhan pokok di Kota Kediri terus stabil, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selama 11 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melihat perkembangan Kota Kediri dan beberapa kota lain yang inflasinya dikondisikan.
"Kalau beberapa tahun lalu di Kota Kediri, kita bisa naik mobil 60 km per jam. Tapi sekarang tidak bisa. Artinya kota ini sudah hidup," ujarnya.
Selain mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, Kota Kediri juga mendorong pertumbuhan sektor pendidikan. Kehadiran Universitas Brawijaya dan lainnya, diharapkan akan mendatangkan mahasiswa yang nanti akan membawa multiplier effect bagi masyarakat. "Jadi ini bisa menjadi sumber ekonomi yang baru," paparnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Zanariah Harap PGRI Kota Kediri Semakin Solid Majukan Mutu Pendidikan
Lebih lanjut, Wali Kota Kediri mengungkapkan, adanya Covid-19 berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan sebesar 2,5% (yoy) menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,47%. Sedangkan inflasi Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 2,05% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,83%. Selain itu, adanya Covid-19 juga berdampak terhadap percepatan digitalisasi, ekonomi, dan pendidikan.
"Alhamdulillah, di Kota Kediri masih ada inflasi yang artinya masih ada permintaan-permintaan yang cukup bagus. Inflasi kami Alhamdulillah masih lumayan di tahun 2019 yaitu 1,83," terangnya.
Salah satu penopang ekonomi Kota Kediri adalah UMKM. Mereka yang dulu survive pada krisis moneter tahun 1998, namun saat pandemi Covid-19 seperti ini kondisinya mengalami kesulitan bahkan ada yang mati. Untuk itu, Wali Kota Kediri berharap kerja sama semua pemangku kepentingan terkait untuk menginventarisir UMKM yang terdampak.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan ke Peserta Uji Kompetensi
"Untuk itu, mulai sekarang kami mesti menginventarisir kondisi usaha mikro kecil dan industri kecil menengah. Dengan data tersebut bisa disusun prioritas mana yang ditangani dulu sehingga kerja kita semakin terarah dan fokus," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Kediri juga menyampaikan bahwa Kota Kediri masuk dalam 10 besar "Booming Cities" 2020 di Indonesia berdasarkan hasil riset Lokadata.
"Alhamdulillah, kami masuk kajian Lokadata tentang 10 kota paling berkembang. Kami patut bersyukur terkait ada lembaga lain yang memotret data tentang Kota Kediri dan ditulis dengan sudut pandang yang berbeda," jelasnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Tekankan Pentingnya Menjaga Lingkungan Sejak Dini saat World Clean Up Day 2024
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPwBI Kediri Sofwan Kurnia mengatakan, ada banyak rangkaian kegiatan kolaborasi antara Bank Indonesia Kediri dan Pemerintah Kota Kediri dan perbankan untuk melakukan kegiatan yang nantinya punya nilai tambah terhadap nilai ekonomi.
"Kita harus optimis. Kalau smart city-nya makin maju lagi, orang itu akan berinvestasi di Kota Kediri dengan senang hati. Karena masyarakatnya yang 230 ribu yang milenial yang demografisnya itu amat baik untuk berkonsumsi," jelasnya.
Selain itu, Sofwan memaparkan rekomendasi KpwBI dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Kediri, yaitu dengan memperhatikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan serta komunikasi yang efektif.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik, Pemkot Kediri Belajar ke Diskominfo Surabaya
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala BPS Kota Kediri, Kepala OJK Kediri, Perwakilan Kejaksaan Negeri, dan Polres Kediri Kota, serta kepala OPD terkait. (uji/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News