Minta Segera Atasi Banjir, SWP Gelar Audiensi ke Komisi III DPRD Pamekasan

Minta Segera Atasi Banjir, SWP Gelar Audiensi ke Komisi III DPRD Pamekasan Sungai Word Pamekasan (SWP) melakukan audiensi untuk mengatasi masalah banjir Komisi III DPRD Pamekasan.

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Komunitas pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Sungai Word Pamekasan (SWP) melakukan audiensi ke Komisi III DPRD Pamekasan, Jum'at (08/01/21).

Komunitas pecinta lingkungan itu meminta legislatif dan pemerintah daerah segera mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun di saat musim penghujan.

Menurut Jatem, Ketua Sungai Word Pamekasan, bahwa banjir yang menggenangi Jalan Sinhaji, Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan merupakan langganan tiap memasuki musin penghujan.

"Kami minta anggota dewan dan dinas terkait agar segera mengatasi banjir yang selalu datang di musim penghujan, akibat sungai-sungai yang mengalami pendangkalan," katanya.

"Semisal pemerintah daerah belum mampu mengatasi banjir, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya banjir yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga banjir yang terjadi tidak seperti bulan Desember 2020 lalu, air hampir menenggelamkan rumah warga," ungkapnya.

Jatem menerangkan, sebab terjadinya banjir di bumi gerbang salam itu dikarenakan pendangkalan sungai dan banyaknya sampah, sehingga air sungai meluap ke permukiman penduduk.

"Setelah kami melakukan pengecekan sungai di Pamekasan, terjadi pendangkalan akibat tanah longsor serta kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail, S.H.I., mengatakan bahwa pemkab sebenarnya sudah menyiapkan program penanganan banjir berupa normalisasi sungai. Hanya saja, program itu terkendala biaya. "Kendala pertama merupakan dari segi anggaran yang tidak mumpuni," ucapnya.

Ismail menyebut, anggaran normalisasi sungai awalnya dialokasikan Rp 6 miliar. Lantaran adanya refocusing sehingga menjadi Rp 1,5 miliar.

"InsyaAllah dalam minggu ini kami lakukan koordinasi dengan dinas dan pihak terkait, di antaranya, DLH, PUPR, dan Bappeda," tukasnya. (yen/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO