PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Komunitas pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Sungai Word Pamekasan (SWP) melakukan audiensi ke Komisi III DPRD Pamekasan, Jum'at (08/01/21).
Komunitas pecinta lingkungan itu meminta legislatif dan pemerintah daerah segera mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun di saat musim penghujan.
Baca Juga: 45 Anggota DPRD Pamekasan Resmi Dilantik, Bagini Pesan Pj. Bupati Masrukin
Menurut Jatem, Ketua Sungai Word Pamekasan, bahwa banjir yang menggenangi Jalan Sinhaji, Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan merupakan langganan tiap memasuki musin penghujan.
"Kami minta anggota dewan dan dinas terkait agar segera mengatasi banjir yang selalu datang di musim penghujan, akibat sungai-sungai yang mengalami pendangkalan," katanya.
"Semisal pemerintah daerah belum mampu mengatasi banjir, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya banjir yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga banjir yang terjadi tidak seperti bulan Desember 2020 lalu, air hampir menenggelamkan rumah warga," ungkapnya.
Baca Juga: Jelang Tengah Malam, Pj Bupati Pamekasan Sambangi Warga Terdampak Banjir di Beberapa Titik
Jatem menerangkan, sebab terjadinya banjir di bumi gerbang salam itu dikarenakan pendangkalan sungai dan banyaknya sampah, sehingga air sungai meluap ke permukiman penduduk.
"Setelah kami melakukan pengecekan sungai di Pamekasan, terjadi pendangkalan akibat tanah longsor serta kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail, S.H.I., mengatakan bahwa pemkab sebenarnya sudah menyiapkan program penanganan banjir berupa normalisasi sungai. Hanya saja, program itu terkendala biaya. "Kendala pertama merupakan dari segi anggaran yang tidak mumpuni," ucapnya.
Baca Juga: Peringati Hari Jadi ke-50, Alumni SMAN 2 Pamekasan Gelar Sunatan Massal Gratis
Ismail menyebut, anggaran normalisasi sungai awalnya dialokasikan Rp 6 miliar. Lantaran adanya refocusing sehingga menjadi Rp 1,5 miliar.
"InsyaAllah dalam minggu ini kami lakukan koordinasi dengan dinas dan pihak terkait, di antaranya, DLH, PUPR, dan Bappeda," tukasnya. (yen/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News