Tekan Sebaran Covid-19, Pemkot Madiun Laksanakan PPKM dengan Ketat

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan bahwa Pemkot Madiun siap melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan penyebaran Covid-19. Penerapan PPKM menindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/ 013/ 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan.

"Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu dari 11 daerah di Jatim yang wajib melaksanakan PPKM selama 11 hingga 25 Januari 2021," ujar Wali Kota Maidi dalam keterangannya saat kegiatan persiapan PPKM di Balai Kota Madiun, Senin (11/1/2021) kemarin.

Baca Juga: Peringati HKN 2024, Pemkot Madiun Gelar Jalan Sehat Bareng Warga

Menurutnya, penetapan Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang wajib melaksanakan PPKM berdasarkan pada kriteria empat indikator yang ditetapkan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), yakni diukur dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3 persen).

Kemudian, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82 persen), tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional (14 persen), dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Oleh karena itu, Pemkot Madiun mengeluarkan Instruksi Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Adapun aturan ini juga didasari oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Pj Wali Kota Madiun Berharap Peran Aktif Satlinmas dalam Pilkada 2024

Adapun kebijakan yang diberlakukan untuk PPKM di Kota Madiun, yakni membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat di lingkup Pemkot Madiun.

Hal itu kecuali bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Puskesmas agar tetap melaksanakan WFO. Sedangkan, instansi pemerintah vertikal/ swasta/ BUMN/ BUMD/ lembaga pendidikan menerapkan WFH 75 persen atau sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Namun, pada sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Baca Juga: Pj Wali Kota Madiun Resmikan Depo Pomindo Pertama Kali di Jawa Timur

Pemkot Madiun juga menginstruksikan masyarakat untuk menunda kegiatan sosial budaya hajatan, resepsi pernikahan. Selanjutnya, juga diberlakukan pembatasan jam operasional bagi pusat perbelanjaan, mal, serta warnet dan game online sampai dengan pukul 19.00 WIB. Kemudian, kegiatan atau aktivitas masyarakat di fasilitas umum dibatasi pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, kecuali PKL.

Berikutnya, kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, PKL, toko modern, dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB. Untuk makan minum di tempat dibatasi sebanyak 25 persen dari kapasitas tempat. Serta, dianjurkan untuk layanan pesan antar atau dibawa pulang. Sedangkan, tempat hiburan malam, bioskop, kolam renang, tempat wisata air tutup 24 jam.

Untuk mencegah penularan Covid-19, Pemkot Madiun juga mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 dan Pendekar Waras di tingkat kecamatan dan kelurahan. Juga, memperkuat kemampuan tracking sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi atau karantina.

Baca Juga: Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya Tiba di Balai Kota Madiun

Pemkot Madiun juga meminta agar warga Kota Madiun tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari dan mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing kelurahan. Hal itu sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi di Kota Madiun.

"Agar peraturan ini dapat berjalan secara maksimal, Pemkot Madiun tetap melakukan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," Pungkas Wali Kota Maidi. (hen/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News