Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Antara
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada pejabat penting di lingkaran dekat Jokowi mau kudeta atau ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).
Baca Juga: Di Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tidak Pidana Pertanahan 2024, AHY: Kita Tidak Tebang Pilih
Menurut AHY, seperti dikutip CNN, aksi kudeta itu didalangi kader, eks kader Partai Demokrat, hingga pejabat pemerintah. AHY bahkan mengklaim aksi itu mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi.
AHY semula mengaku tak percaya. Ia juga mengaku tetap mengedepankan praduga tak bersalah.
Ia baru percaya setelah mendapat laporan dari lebih 8 saksi yang telah bertemu dengan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Para saksi tersbut mengaku mendengar langsung dari pejabat penting itu, termasuk rencana kudeta yang akan dilakukan.
Baca Juga: Pemilih PDIP dan Demokrat di Jombang Terbelah, Dukung Warsubi-Salman pada Pilkada 2024
AHY bahkan menyebut ada lima sosok sekaligus latar belakangnya yang akan melakukan kudeta itu. Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu dan satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.
Apa langkah AHY? Ia mengaku akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia tak rela kekuasaannya diambil alih secara inkonstitusional oleh siapa pun.
"Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah," kata dia.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Bukan hanya AHY yang mengungkap rencana kudeta Partai Demokrat. Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan pelaku gerakan yang ingin mengambil alih jabatan ketua umum partai menjanjikan imbalan uang Rp 100 juta untuk pimpinan di daerah.
"Para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya (money politics)," kata Rachland, Senin, 1 Februari 2021.
Besaran uang tersebut adalah Rp 100 juta untuk setiap Ketua DPC Demokrat, dengan Rp 25-30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan untuk merebut Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB). Sedangkan sisanya dibayarkan setelah KLB selesai.
Baca Juga: Upaya Percepatan Proses Persetujuan KKPR, Menteri ATR/BPN Minta Dukungan AHY
Rachland mengaku tidak mengetahui dari mana dana yang besar itu diperoleh. "Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini," katanya dikutip Tempo.com.
Pernyataan AHY itu langsung mendapat respons dari mantan Kader Demokrat Gede Pasek Suardika. Ia mendorong AHY mengungkap orang-orang yang dimaksud agar tak menimbulkan prasangka terhadap orang tak bersalah.
“Yang perlu diperjelas siapa-siapa saja orang yang dimaksud kalau sudah dieskpos ke publik. Agar tidak menimbulkan aneka prasangka,” kata Pasek dikutip merdeka.com, Senin (1/2).
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Topang Pembangunan Infrastruktur, Nusron Wahid Siapkan Panitia Pengadaan Tanah
Pasek tak mau turut campur urusan internal Partai Demokrat. Karena dirinya kini tak lagi menjadi bagian dari partai berlambang bintang Mercy tersebut.
Namun, apabila tuduhan tersebut diarahkan kepada mantan Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum, Pasek merasa sangat tidak yakin.
“Saya tidak yakin,” kata sahabat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Di Rakerda Partai Demokrat Jatim, Khofifah Minta Setiap TPS Wajib Ada Saksi untuk Amankan Suara
Sementara Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membantah terlibat upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Meski demikian ia mengakui menerima kunjungan sejumlah orang.
"Secara bergelombang mereka dateng, ya kita terima. Konteksnya apa saya juga gak ngerti. Dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian," kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin, 1 Februari 2021, dikutip Tempo.co.
Menurut dia, kunjungan orang itu hal biasa. Terlebih, ia menyebut statusnya sebagai jenderal TNI yang merupakan mantan Panglima TNI.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Moeldoko tak mau menyebut siapa yang datang padanya. Namun ia menyiratkan mereka yang datang terkait Partai Demokrat. Ia menyebut dalam kunjungan itu mereka curhat terkait situasi yang mereka hadapi di partai. "Ya saya dengerin saja. Berikutnya ya, sudah dengerin saja. Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko sembari mengingatkan bahwa Jokowi tak terkait dengan masalah ini.
"Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali. Gak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," kata Moeldoko. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
