Soal Tarif Tol Naik, BHS Minta Ada Kompensasi Gerai UMKM Sidoarjo

Soal Tarif Tol Naik, BHS Minta Ada Kompensasi Gerai UMKM Sidoarjo SAPA WARGA: Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat berkunjung ke Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo, Kamis (25/2/2021). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pengelola jalan tol menyediakan lahan untuk gerai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo.

Harapan itu merespons kenaikan tarif jalan tol Surabaya - Gempol yang berlaku sejak 17 Januari 2021 lalu. "Saya mengimbau Jasa Marga untuk menyediakan space (lahan) untuk UMKM Sidoarjo, mulai UMKM tas, sepatu, kerupuk dan sebagainya," cetus BHS di sela sebuah acara di Desa Bluru Kidul, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Kamis (25/2/2021).

BHS berharap lahan untuk UMKM itu disiapkan menampung 500 hingga 1.000 UMKM asal Sidoarjo. "Ini yang harus diberikan kepada masyarakat Sidoarjo, sehingga ada kemanfaatannya selain akibat polusi jalan tol," tegas anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.

BHS menyayangkan naiknya tarif jalan tol Surabaya - Gempol. Kata BHS, seharusnya warga Sidoarjo mendapatkan diskon, tidak malah membayar kenaikan tarif jalan tol tersebut.

"Kenapa begitu? Karena jalan tol yang melewati Sidoarjo semuanya melewati tengah kota, yang memberikan polusi luar biasa," tandas mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Ditegaskan BHS, harusnya masyarakat Sidoarjo mendapatkan CSR, bukan malah mendapatkan kenaikan tarif tol. "Saya mengimbau pengelola jalan tol, yaitu Jasa Marga, untuk mengembalikan tarif, khusus untuk warga Sidoarjo. Sebab mereka harus mengembalikan kesehatan polusi tersebut," tegas BHS.

Ditambahkan BHS, dengan panjang jalan tol yang melintasi Sidoarjo, kurang lebih 30 kilometer, harusnya ada tambahan exit tol di wilayah Sidoarjo. Saat ini baru ada tiga exit tol di Sidoarjo. Sementara di Surabaya, exit tol lebih dari lima. "Harusnya di Sidoarjo exit tolnya minimal lima," jlentreh alumni ITS ini.

Selain exit tol, kata BHS, seharusnya ada tambahan overpass. Saat menjabat anggota DPR RI, dia mematok target setiap tahun ada pembagunan tiga overpass.

"Sekarang sudah tahun kedua, masih ada dua overpass. Minimal harusnya sudah enam overpass. Jadi ini yang harus dilaksanakan, sehingga ada kemanfaatan untuk masyarakat Sidoarjo," harap BHS.

Terkait harapan agar tarif jalan tol bisa diturunkan lagi dan beberapa fasilitas yang bisa disediakan pengelola jalan tol, BHS melalui MTI Jawa Timur akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian PUPR.

"Khusus Sidoarjo dan Surabaya, supaya diberi harga lebih khusus, jadi mungkin bisa diberi kartu abonemen, yang harganya lebih murah," harap BHS. (sta/ian)