PROBOLINGGO (BangsaOnline) - Operasional terminal cargo atau barang yang menelan anggaran Milyaran rupiah mendapat perhatian serius Komisi B DPRD Kota Probolinggo. Untuk mengetahui kendala dan potensi dari Terget Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (16/2), dewan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai pengelola Terminal Kargo.
Dari hearing yang digelar, Dewan belum bisa mengetahui secara jelas target dari PAD yang diterapkan. Karena, selama mulai Desember hingga Mei 2015 mendatang, Pemkot masih membebaskan retribusi atau sumber PAD dari terminal cargo yang diperuntukan untuk bongkar muat atau parkir kendaraan truck-truck besar tersebut.
Baca Juga: Parkir Terminal Kargo Mayangan Kota Probolinggo Dinilai Kurang Maksimal
Dari keterangan yang diberikan pihak Dishub terungkap, Jika keberadaan terminal dengan luas 2,8 Hektare itu mencakup beberapa layanan seperti layanan bongkar muat, layanan parkir, sewa kios, tempat penginapan sopir, layanan cuci kendaraan. Namun, dari masing-masing layanan itu saat ini belum dikenai tarif retribusi.
Sementara, jika dirata-rata tiap bulannya mulai dari bulan Desember kendaraan yang masuk ke terminal cargo Mayangan itu berjumlah 168 kendaraan dengan asumsi biaya yang masuk jika dikenai tarif Rp 5 rb hingga 7 rb/ kendaraan masih mencapai Rp 840 ribu. Bulan Januari sebanyak 225 truck masuk dengan asumsi biaya Rp 1.225.000,- dan Bulan Fabruari pertanggal 14 Februari sebanyakl 166 truck dengan Asumsi biaya yang masuk sebesar 830 ribu.
Menurut Staf Dishub, Budi Harjo mengaku asumsi tersebut hanya untuk layanan parkir. Namun, untuk layanan yang lain seperti bongkar muat dan lain-lainnya hingga pemberlakukan gratis itu masih belum dihitung.
Baca Juga: Sopir Truk Resah, Terminal Kargo Mayangan Mulai Tidak Aman
“Sosialisasi kesemua pemilik kendaraan truck sudah dimaksimalkan. Termasuk pemasangan bener di jalan-jalan untuk memberitahukan jika terminal cargo sudah dioperasikan. Itu sudah kita lakukan secara maksimal. Target kita, tak ada lagi truck-truck yang parkir secara liar di Kota Probolinggo,” tegas Budi Harjo kepada sejumlah anggota Komisi B.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B, Roy Amran mengaku pihaknya menuntut keberadaan terminal cargo yang sudah dioperasikan tersebut supaya betul-betul dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Saat ini kan masih sebatas uji coba. Kita ingin mengetahui seperti apa kendala dan asumsi terkait target PAD-nya. Ini yang akan kita fokuskan, biar keberadaan proyek itu tidak Maspro,” tegas Roy dengan mimik serius.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Terminal Kargo Beji Tutup Sementara
Senada, Sekertaris Komisi B, H. Saifuddin mengatakan dengan adanya uji coba operasional selama enam bulan kedepan tersebut, pihaknya berharap agar Dishub betul-betul dapat memprediksi dan memberikan asumsi berapa target PAD secara maksimal nantinya.
“Sebelum nantinya diterapkan target PAD-nya. Dishub harus jeli dengan semua potensi PAD itu. Jangan hanya menarik retribusi Bongkar muat dan Parkir. Karena, masih banyak sumber-sumber yang lain yang bisa digali. Maksimalkan keberadaan terminal kargo itu, kedepan kita tak ingin mendengar dan melihat masih banyak truck-truck sembarangan bongkar muat dan parkir ditengah kota,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News