Polres Madiun Kota Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Polres Madiun Kota Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Polres Madiun Kota melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).

KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Polres Madiun Kota menggelar penandatanganan pakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas menuju (Wilayah Bebas dari Korupsi) di Gedung Bara Mahkota mapolres setempat, Selasa (16/3/21).

Penandatanganan itu dilakukan dua tahap. Untuk tahap pencanangan lembaga di luar jajaran Polres Madiun, dilakukan oleh , Wali Kota Madiun, Kajari, Ketua MUI, Danrem, serta perwakilan LSM Kota Madiun. 

Baca Juga: Demi Keamanan Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU, Polres Madiun Kota Terjunkan Personel

Berikutnya, pencanangan untuk internal jajaran Polres Madiun Kota dilakukan oleh , kasat, kanit, beserta kapolsek seluruh wilayah Polres Madiun Kota.

Dengan ditandatanganinya pakta integritas tersebut, harapannya Kota Madiun menjadi kota yang bebas dari praktik KKN.

AKBP Dewa Putu Eka D dalam sambutannya mengajak seluruh personel jajarannya meningkatkan budaya kerja dan budaya pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Baca Juga: Polres Madiun Kota Ungkap Kasus Judi Online di Media Sosial

"Zona integritas ini diadakan mulai tahun kemarin dan belum bisa maksimal sarana pendukung. Namun demikian, kita akan selalu senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal," kata AKBP Dewa.

Untuk mewujudkan , pihaknya menyebutkan 6 program yang akan dilaksanakan, yaitu manajemen perubahan, penatalaksanaan lapangan, pengembangan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik. serta melakukan inovasi yang lain.

"Karena ini program yang baik, maka harus dimulai dari internal dahulu. Terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Adapun teknisnya akan disesuaikan dari arahan Kapolri," terang AKBP Dewa.

Baca Juga: Apel Pagi Polres Madiun Kota Tekankan Kesiapan Personel Jelang Pilkada Serentak 2024

"Apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah maju sehingga pelayanan seperti pembuatan SKCK dapat dilaksanakan dari rumah serta pelayanan lainnya. Adapun untuk memantau praktik tindak korupsi kita sudah siapkan petugas tersendiri," pungkasnya.

Sementara Wali Kota Madiun Maidi menuturkan sangat mendukung program tersebut, apalagi di bidang pelayanan publik seperti pada disdukcapil. "Dan kita akan selalu membantu apa yang dibutuhkan," tutur Wali Kota Maidi. (hen/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO