Tak Dilibatkan Bimtek Peningkatan SDM, Anggota BPD di Gresik Protes

Dia mengungkapkan, pada tahun 2020 DPC Abpesnas Gresik sudah pernah membuat proposal dan berdiskusi dengan DPMD terkait bimtek BPD. Bimtek yang diusulkan meliputi soal tupoksi BPD, pengenalan produk hukum atau perundang-undangan yang menaungi BPD, teknik penyusunan peraturan desa (perdes), teknik penyerapan aspirasi, dan teknik penyelenggaraan memimpin musyawarah desa (Musdes).

"Keinginan kami tidak muluk-muluk, pelatihan yang kami inginkan adalah untuk seluruh anggota BPD, bukan hanya ketua saja, itu pun sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.12 Tahun 2018 Pasal 65," bebernya.

"Komitmen kami akan terus memperjuangkan bimtek untuk seluruh anggota BPD se-Kabupaten Gresik. Kalau memang bimtek tanggal 29 Maret 2021 tetap dilaksanakan dengan schedule komposisi yang sama (kades, sekdes, ketua BPD), kami seluruh ketua dan anggota BPD se-Kabupaten Gresik sudah sepakat tidak akan hadir dalam kegiatan tersebut," pungkas BPD asal Kecamatan Ujungpangkah ini.

Data yang didapatkan BANGSAONLINE.com, bahwa setiap desa menganggarkan Rp 10.500.000 untuk bimtek tersebut, yang diambilkan dari BHP, ADD, dan atau PADes. Dana itu dikumpulkan ke Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) kecamatan masing-masing paling lambat tanggal 20 Maret 2021.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Gresik Nurul Muchid kepada wartawan mengatakan bahwa penyelenggara bimtek tersebut adalah AKD. "DPMD tidak menyelenggarakan kegiatan itu. Mungkin AKD yang menyelenggarakan," katanya, Minggu (21/3/2021).

Sementara Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim belum memberikan klarifikasi soal bimtek peningkatan SDM yang diprotes BPD. Saat dihubungi BANGSAONLINE.com melalui telepon selulernya, ia belum bersedia menjawab. (hud/rev)