Kepala Dispendik Gresik Mahin dan Ketua LP Ma'arif NU Gresik Ahmad Jazuli, disaksikan Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir saat memberikan keterangan. (foto: SYUHUD/BANGSAONLINE)
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir meminta agar dinas pendidikan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dia meminta dinas pendidikan untuk tegas dan bijaksana dalam pelaksanaan PPDB.
"Kalau begini harusnya bisa diselesaikan. Agar tak terjadi polemik harus ada solusi konkret. Harus klir ini. Jangan sampai ada lagi iming-iming agar mau sekolah negeri," ucapnya.
Menanggapi permintaan dewan, Mahin berjanji akan memantau pelaksanaan PPDB, dan meminta sekolah negeri mengikuti mekanisme yang ada. Ia mengaku baru mengetahui jika ternyata ada sekolah negeri yang memberikan sesuatu sebagai iming-iming kepada calon siswa. Baik seragam, tas, alat tulis, dan lain sebagainya.
"Terus dana dari mana, hal itu tidak boleh ada lagi. Kalaupun itu hasil donatur, harus dilaporkan ke kami. Akan saya tegur kalau ada. Sekolah negeri memang menerapkan zonasi dalam PPDB sesuai arahan pemerintah pusat," jelasnya.
Dalam pertemuan bersama DPRD Gresik dan LP Ma'arif NU, Mahin sepakat agar semua sekolah negeri patuh dan sesuai mekanisme aturannya PPDB. "Apabila terjadi ada ketidaksesuaian di lapangan maka akan diberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Laporkan ke saya, pasti akan saya tindak lanjuti," pungkasnya. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
