BERI SARAN: Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat melihat hasil perbaikan jalan di Desa Banjarpanji, Tanggulangin, Rabu (31/3/2021). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
Yakni SDM yang mengerjakan perbaikan harus memiliki kemampuan teknis dan profesional dalam pengerjaan pengaspalan jalan. "Pada saat saya di Komisi V, Kementerian PU mensyaratkan semua yang mengerjakan jalan itu harus mempunyai sertifikat," tandas BHS.
Kata BHS, jika SDM profesional, maka dia tahu bagaimana prosedur pengaspalan yang tepat. Misalnya saja sebelum diaspal, jalan harus dibersihkan, tidak boleh ada air, hingga aspal yang harus dipanasi untuk menghasilkan rekatan yang baik.
Selain itu, permasalahan yang kedua, terkait kondisi jalan di wilayah banjir. Baiknya jika musim hujan jangan dulu diaspal karena bakal rusak kembali. “Cukup diuruk saja, yang penting tidak membahayakan masyarakat yang ada,” urai owner PT Dharma Lautan Utama (DLU) Grup ini.
Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan perbaikan saluran air sebagai penopang perbaikan jalan. Hal itu untuk menyempurnakan kualitas jalan yang diperbaiki.
BHS juga menanggapi soal rencana pengecoran jalan di Sidoarjo. BHS menilai, jalan cor tidak bisa diterapkan di semua jalan. Apalagi, di jalan yang sering tergenang air saat hujan, karena akan memicu timbulnya lumut. Kondisi itu akan membuat jalan licin dan bisa membahayakan pengendara jalan.
"Belum lagi, biaya jalan cor beton itu juga lebih mahal dari jalan yang menggunakan aspal. Bahkan jalan cor kualitasnya tidak sebagus aspal, terutama untuk roda kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi," pungkas BHS. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
