Musrenbang RKPD Tahun 2022, Gubernur Khofifah: Pembangunan Fokus Wilayah Selatan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sebagai upaya untuk mengomunikasikan dan mengoordinasikan rencana pembangunan dan isu-isu strategis beserta arah kebijakannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Musrenbang ini sekaligus menjadi wadah untuk mencapai kesepakatan dan pembentukan komitmen antar-stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang dimulai sejak 18-31 Maret 2021.

Forum yang juga digelar secara hybrid ini dihadiri secara virtual oleh Sekjen Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si., Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, Wakil Gubernur Jatim, Ketua DPRD Provinsi Jatim, Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Jajaran Forkopimda Jatim, Kepala Perwakilan BI Jatim, Sekda Provinsi Jatim, Bupati/Wali Kota di Jatim, serta jajaran instansi vertikal di Provinsi Jatim.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.

“Hal ini juga sebagai bentuk sinergisitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka fokus pembangunan di Jatim tahun 2022 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

“Ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim bahkan nasional seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan Jatim, tingginya kemiskinan pedesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Sehingga fokus di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah selatan, kesehatan, dan SDM ini kami harap bisa betul-betul membuat tagline Jatim Bangkit dapat terlaksana,” katanya.

Menurutnya, untuk menyelaraskan RKP dengan RKPD Jatim di tahun 2022, terdapat tujuh rancangan prioritas pembangunan Jatim, yakni pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.

“Kemudian juga peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur,” terangnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, seperti tertuang dalam Perpres No. 80 Tahun 2019, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

“Total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai  Rp294,34 triliun. Kami harap hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di  Jawa Timur,” harapnya.

Sementara itu, beberapa capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Jatim Tahun 2019-2024 terlihat dari beberapa hal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik dan berada di atas capaian nasional.

Namun seiring dengan mewabahnya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,39 persen dan berada di bawah capaian nasional yang terkontraksi sebesar minus 2,07 persen.

“Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja perekonomian Jatim masih tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan posisi Jatim sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta mampu menyumbang perekonomian nasional sebesar 14,57 persen, terbesar kedua setelah DKI Jakarta,” kata Khofifah.

Walaupun di tahun 2020 perekonomian nasional mengalami resesi, namun Khofifah menyebut kondisi ini tidak menyusutkan iklim investasi yang berkembang di Jatim. Hal ini terbukti dengan capaian peningkatan kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2020 dengan nilai Rp57,7 triliun serta investasi PMA sebesar Rp22,6 triliun atau total sebesar 78,3 persen atau mengalami pertumbuhan 33,8% persen Yoy dari seluruh investasi di Jatim.

“Kinerja investasi Provinsi Jawa Timur ini merupakan investasi yang tertinggi sejak tahun 2016 dan tertinggi PMDN secara nasional. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perekonomian Jawa Timur telah mulai bangkit,” tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Tidak hanya itu, perkembangan indeks theil di Jawa Timur pada tahun 2015-2019 juga menunjukkan kencenderungan meningkat yaitu dari 0,3046 pada tahun 2015 menjadi 0,3182 tahun 2019. Namun, berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur, capaian indeks theil tahun 2020 sebesar 0,3077, mengalami penurunan 0,0102 dibanding tahun 2019.

“Data ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan regional yang ada di Jawa Timur semakin berkurang bahkan terkategori relatif rendah. Perekonomian regional yang tercermin dari indikator pendapatan per kapita dan perkembangan kependudukan dalam fenomena ini terindikasi semakin merata pada kabupaten/kota di Jawa Timur,” kata Khofifah.

Sedangkan di tingkat kemiskinan, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Jawa Timur mencapai 11,46 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 4,58 juta jiwa. Hal ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya tingkat pengeluaran per kapita masyarakat.

“Namun dengan adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah mampu mencegah tingkat kemiskinan di Jawa Timur menjadi lebih dalam,” katanya.

Berbeda dengan tingkat kemiskinan, lanjutnya, yang mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19, tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur yang diukur dengan gini ratio pada  tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2019 yakni sebesar 0,364 . Pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur tidak terlalu berpengaruh pada capaian indeks gini tahun 2020 dikarenakan semua lapis masyarakat di Jawa Timur terkena dampak Covid-19.

“Capaian indeks gini di Jawa Timur tahun 2020 lebih baik dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan rata-rata nasional, yang mengalami kenaikan terhadap tahun 2019. Gap pendapatan dan kecepatan pertumbuhan antarkelompok ekonomi tinggi, menengah, dan kecil yang semakin terkurangi, ini menjadi indikator yang menggembirakan, terutama dalam kestabilan sosial-ekonomi masyarakat yang diharapkan juga semakin membaik,” terangnya.

Melalui forum musrenbang ini Khofifah berharap, dari penyampaian rancangan tema dan prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2022 tersebut, akan didapat saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

“Selain itu, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan daerah berbasis elektronik. Artinya bahwa RKPD Tahun 2022 harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah dengan didampingi Wagub Emil turut menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Untuk penghargaan Kabupaten Terbaik, Terbaik I diraih Kabupaten Situbondo, Terbaik II diraih Kabupaten Tulungagung, dan Terbaik III diraih Kabupaten Malang. Untuk Kota Terbaik, Terbaik I diraih Kota Surabaya, Terbaik II diraih Kota Malang, dan Terbaik III diraih Kota Mojokerto.

Lebih lanjut, dalam kesempatan ini juga dilakukan Penandatanganan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) oleh 16 bupati/wali kota, yakni Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sampang. Kemudian Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Magetan. Penandatanganan ini disaksikan langsung Gubernur Khofifah, Wagub Emil, dan Kepala Perwakilan BI Jatim. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News