BangnsaOnline - Komisi III DPR terkesan sangat memudahkan jalan bagi Komjen Budi Gunawan
(BG) saat fit and proper test beberapa waktu lalu, padahal saat itu
Komjen BG sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Partai-partai yang
tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang biasanya kritis dan tidak
jarang juga mengecam kebijakan Jokowi, namun untuk kali ini soal
pencalonan BG saat fit and proper test terlihat kompak mendukung dan
meloloskannya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil
enggan berkomentar soal pernyataan rekannya di Komisi Hukum Bambang
Soesatyo lolosnya BG sebagai calon Kapolri adalah benruk skenario untuk
menjebak Jokowi. Sebab, BG diusulkan sebagai calon Kapolri bukan murni
dari Jokowi. Melainkan dari partai pendukung utamanya, yaitu PDIP.
"Saya no komen, saya belum ketemu Mas Bambang," kata Nasir saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Minggu (22/2).
Lebih
lanjut, Politikus PKS itu tidak serta merta sepakat ataupun tidak
sepakat dengan pernyataan Bambang bahwa kompaknya Komisi Hukum
meloloskan BG adalah skenario untuk menjebak Jokowi. Nasir menambahkan,
soal fit and propert test BG sebagai calon Kapolri tidak usah
diungkit-ungkit kembali.
"Enggak usah diungkit-ungkit lagi, kan tidak jadi dilantik," tegas Nasir.
"Soal jebak menjebak itu pendapatnya Mas Bambang, saya tidak mau komentar," imbuhnya.
Sedangkan
terkait fit and proper test Komjen Badrodin Haiti (BH) di Komisi III
DPR, sebagaimana diusulkan Presiden Jokowi sebagai pengganti BG sebagai
calon Kapolri, belum ada pembahasan. Menurut Nasir, pembahasan fit and
proper test BH akan diserahkan di masing-masing fraksi untuk dikaji
lebih lanjut.
"Soal BH di Komisi III akan dirapatkan dulu di
masing-masing fraksi. Sejauh ini belum dibahas di fraksi kita, saya kira
di fraksi lain juga demikian. Karena sekarang ini sedang masa reses,"
tandasnya.
Dalam diskusi bertajuk "Babak Baru KPK VS Polri" yang
digelar di Cikini, Jakarta Pusat, anggota Komisi III DPR Bambang
Soesatyo membuka rahasia alasan Budi Gunawan terkesan mudah diloloskan
di DPR.
Rupanya, parlemen sudah menyadari sejak awal bahwa
pengajuan nama BG bukan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Namun pencalonan Budi Gunawan hanya untuk mengakomodir kehendak partai
pendukung, yaitu PDIP.
"Alasannya, sejak awal kami sadar jadi
alat. Presiden tidak kehendaki Budi Gunawan tapi karena ada desakan
khusus, desakan utama yang harus diakomodir calon Kapolri tunggal BG,"
kata Bambang, Sabtu (21/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News