Dr. Kuswanto, Anggota Fraksi Partai Demokrat Jatim. foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kinerja Pemprov Jatim dinilai sangat baik dalam menjaga iklim investasi di Jawa Timur. Pemprov bisa menjaga kondusivitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang menjadi syarat mutlak masuknya Investor di suatu daerah. Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Kuswanto.
Pada tahun 2020, investasi penanaman modal asing (PMA) yang masuk sebesar Rp 22,6 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 55,7 triliun. Total investasi mencapai Rp 78,3 triliun, dan ini menempatkan Provinsi Jawa Timur peringkat ketiga dengan pertumbuhan tertinggi 33,8 persen dibanding tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan investasi secara nasional hanya 2,1 persen.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
"Investasi PMDN yang masuk ke Jawa Timur tertinggi. Yaitu sebesar Rp 55,7 triliun. Diikuti Jawa Barat Rp 51,4 triliun, dan DKI Jakarta Rp 43 triliun," kata Kuswanto, Minggu (18/4/2021).
Untuk mengetahui negara asal para investor secara berturut-turut, adalah Singapura Rp 9,8 triliun (43,2 persen), Jepang Rp 4,6 triliun (20,4 persen), Korea Selatan Rp 2,2 triliun (2,2 persen), RRT, Hongkong Rp 1,7 triliun (7,5 persen) dan Amerika Serikat Rp 1,1 triliun (5 persen) serta negara-negara lain Rp 3,3 triliun.
"Pencapaian yang tinggi ini tentunya karena kemampuan meyakinkan dan memberikan jaminan yang dilakukan oleh Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Bapak Emil Elistianto Dardak, sehingga investasi deras mengalir di Jawa Timur," ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Dari data perkembangan investasi di Jawa Timur, lanjut dia, memang belum bisa menekan jumlah pengangguran. Hal ini karena adanya krisis ekonomi secara global dan hadirnya pandemi Covid-19, sehingga terbukanya kesempatan kerja dari para investor atau pengusaha baru diikuti munculnya pengangguran baru di Jatim.
Sektor lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah industri pengolahan 2,06 persen, perdagangan sebesar 5,74 persen, konstruksi sebesar 3,28 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 11,16 persen.
"Dapat dibayangkan kalau situasi begini tidak diikuti dengan tingginya investasi di Jawa Timur, dapat dipastikan kemiskinan dan pengangguran akan jauh lebih meningkat," imbuh politisi yang juga Ketua Komisi D DPRD Jatim ini.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Kuswanto yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan pertanggung-jawaban Gubernur Jawa Timur (LKPJ) Akhir Tahun 2020 ini mengungkapkan, terkait Investasi sangat berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar PMA yang masuk harus menyejahterakan masyarakat lokal.
"Pemanfaatan SDM harus mengutamakan WNI dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha sebagai amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal," pungkas Kuswanto. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
