Kaki Gunung Rengganis yang diintai Kabupaten Probolinggo.
Pengaduan ini menurutnya didasari atas keseriusan pembangunan yang dilakukan kabupaten Probolinggo. Jika pembangunnya terus dibiarkan, maka bisa saja akan terjadi tarik ulur mengenai kepemilikan wilayah gunung Rengganis.
“Sudah membangun akses jalan dan sudah hampir sampai ke Rengganis, makanya kami desak pemerintah agar memperjelas batas-batas antara Situbondo dan Probolinggo,” imbuhnya.
Salah satu anggota LSPB, Barrun Fauroni menuturkan, dalam peta Belanda, gunung Rengganis masuk wilayah Kabupaten Situbondo. Karena itu pemerintah sudah harus memperjelas tapal batasnya dengan bukti pembangunan.
“Selain Probolinggo membangun jalan, untuk menarik wisatawan agar melalui jalan di sana, Probolinggo juga sudah membangun hotel, luas hotel seperti luasnya kantor DPRD Situbondo,” terangnya sambil menyebut bahwa hotel yang dibangun berada di sekitar jalan menuju Rengganis.
Pengaduan ini menurutnya masih disampaikan kepada ketua DPRD Situbondo. Sementara kepada pemerintah masih belum dilakukan karena menunggu agenda dari DPRD.
“Bukti kuat kepemilikan minimal ditandai dengan pembangunan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
