BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Produk halal saat ini sudah menjadi tren dunia, halal juga sudah menjadi gaya hidup global. Bahkan, produk halal sudah ada di dalam persetujuan World Trade Organization (WTO). Selain itu, potensi kebutuhan terhadap produk halal diperkirakan akan mencapai 62 persen di Asia Pasifik tahun 2030.
Dengan melihat potensi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para pelaku UMKM khususnya yang berbasis pesantren untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Salah satunya, yakni lewat program One Pesantren One Product (OPOP). Ini penting karena UMKM telah menjadi backbone PDRB Jatim sebesar 57,25 persen.
Baca Juga: Investigasi 656 Hektare HGB, Pemprov Jatim Gandeng BPN dan Pemkab Sidoarjo
"Para pelaku IKM dan UMKM harus percaya diri dan bersinergi dengan kawasan industri halal yang saat ini disiapkan di Sidoarjo. Saya harap pelaku-pelaku usaha berbasis pesantren ini bisa ikut ambil bagian di dalamnya," ungkap Khofifah di hadapan peserta Silaturahmi Pondok Pesantren dan Peserta OPOP Jatim se-Eks Karesidenan Bojonegoro di Hotel De Warna Bojonegoro, Minggu (6/6/2021).
Menurut Khofifah, pengakuan dari WTO terhadap produk halal menjadi bagian penting. Dengan data tersebut bisa menjadi pemandu bahwa skala ekonomi Indonesia dibandingkan negara di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada posisi yang on the right track.
Baca Juga: BMKG Prediksi 35 Daerah di Jatim Rawan Angin Kencang, Ini Pesan Khofifah
Bahkan lembaga riset internasional, McKinsey Global Institute pun memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling stabil di dunia. Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030. Tak hanya itu, PricewaterhouseCoopers (PWC) memprediksi Indonesia masuk empat ekonomi besar di dunia pada tahun 2050.
"Kalau melihat data ini Insya Allah kita akan semangat. Karena apa yang dilakukan akan menjadi bagian yang sudah ada di dalam prediksi besar ekonomi Indonesia dan kekuatan besar Indonesia di antara negara-negara Konferensi Islam. Dan saya berharap OPOP menjadi penguatan bagian ini," terang orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Oleh karena itu, Khofifah optimis, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sangat berpeluang mengambil kesempatan untuk mengembangkan produk halal. Ini juga merupakan peluang bagi pesantren peserta OPOP untuk ikut ambil bagian di dalamnya.
Baca Juga: PMK di Jatim Tertangani Dengan Baik, Khofifah Optimis Stok Hewan Ternak Aman Jelang Ramadhan
"Dengan kebersamaan dan kekuatan yang kita sinergikan semua elemen tidak hanya di Jawa Timur tapi seluruh Indonesia, Insya Allah kita bisa bergerak dari importir terbesar menjadi eksportir produk halal terbesar di dunia," ujar gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
"Apalagi untuk wisata misalnya kalau mau mencari halal tourism kita punya pantai, gunung, dan alam yang luar biasa. Ini adalah produk yang siap di-promote untuk dipasarkan dan diekspansi," imbuhnya.
Baca Juga: Jembatan Penghubung Antarkecamatan Ambruk akibat Banjir, Pj Bupati Bangkalan Upayakan Hal ini
Lebih lanjut, disampaikan Khofifah, untuk memperkuat OPOP, perlu adanya pengembangan digitalisasi online dan e-commerce untuk perluasan pasar. Hal ini sejalan dengan prediksi yang disampaikan Jack Ma saat The World Economy Forum, sebanyak 99 persen UMKM tahun 2030 "will be online" dan 85 persen UMKM di tahun 2030 "will be e-commerce".
"Ini kekuatan yang luar biasa. UMKM ini harus percaya diri bersinergi dan harus melakukan pengembangannya secara online bentuk e-commerce. Sehingga akan bisa memperluas skala pasarnya," terang Khofifah.
Dengan demikian, jelas Khofifah, pertemuan-pertemuan OPOP akan menjadi bagian penting untuk mempertemukan perspektif di antara peserta dan pesantren OPOP. Kursus-kursus singkat pun perlu diberikan agar UKM dan OPOP lebih friendly dengan perdagangan online.
Baca Juga: Koin Jagat Berdampak ke Fasilitas Umum, Pj Gubernur Jatim Gandeng Pelbagai Pihak untuk Penertiban
Turut hadir pada acara tersebut, antara lain Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Pimpinan Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto K.H. Asep Syaifuddin Chalim, serta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News