SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur akan melakukan klarifikasi terhadap Satgas Covid-19 Pemprov Jatim terkait meninggalnya warga yang meninggal usai vaksinasi, serta terkait melonjaknya kasus baru Covid-19 di Kabupaten Bangkalan.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi isu-isu yang beredar, yang dikhawatirkan akan menghambat proses vaksinasi di Jatim. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengingatkan, agar kasus di Bangkalan tidak sampai merembet ke Surabaya.
Baca Juga: Luncurkan 3 Layanan, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Banyak Produk UKM Tembus Pasar Dunia
"Harus diklarifikasi mereka yang dua kali vaksin meninggal itu karena apa, bisa capek dan penyakit lain mungkin. Kemudian muncul rumor tidak terkonfirmasi vaksin 2 kali ternyata mati itu menjadi digeneralisasi secara tidak sehat," kata Hikmah, Rabu (9/6/2021).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu khawatir jika tidak ada penanganan serius terhadap Covid-19 di Bangkalan akan memunculkan apatisme masyarakat terhadap program vaksinasi di Jatim.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Jatim ini menilai, kondisi tersebut bisa membuat target untuk mencapai herd immunity di Jatim tidak akan tercapai, karena masyarakat yang enggan untuk divaksin.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
"Karena ketuntasan vaksinasi 70 persen warga yang memenuhi kualifikasi. Jadi seluruh warga di Jawa Timur yang memenuhi kualifikasi misalkan 70 persen akan terjadi herd immunity. Kalau misalkan itu tidak benar dan tidak ada komunikasi dan edukasi maka yang berkembang, kita khawatir ada pemahaman yang salah terhadap vaksinasi," tandasnya.
Hikmah Bafaqih juga meminta agar Pemprov Jatim serius menangani ledakan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Dikhawatirkan, jika tidak ada penanganan serius ledakan pasien Covid-19 akan merembet ke Kota Surabaya. Karena intensitas warga yang keluar masuk di wilayah itu sangat tinggi.
"Kita mencari format yang terbaik agar kemudian ini bisa dicegah ke luar. Karena Bangkalan dekat dengan Surabaya. Mungkin lintas orang dari dan Bangkalan ke Surabaya sangat sangat tinggi dan ini yang harus dikaji. Apa yang harus dilakukan dengan munculnya klaster baru tersebut, makanya Satgas Covid akan kita ajak diskusi," pungkas perempuan asli Malang ini. (mdr/ian)
Baca Juga: Pembahasan Raperda APBD TA 2025 di DPRD Provinsi, Pj Gubernur Jatim: Siap Akselarsi Peningkatan PAD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News