DPRD Jatim Minta Penyekatan dan Swab Massal di Suramadu Dilanjutkan Hingga Satu Bulan ke Depan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur menyikapi melonjaknya pandemi Covid-19 di Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar kondisi ini merupakan sebuah pembelajaran bersama, baik bagi seluruh masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan untuk bersinergi menekan pandemi Covid-19.

“Paling minimal setidaknya penerapan protokol kesehatan harus dijalankan. Dengan begitu potensi penularan bisa diminimalisir,” tutur Iskandar di Surabaya, Kamis (10/6/2021).

Politikus asal Partai Demokrat ini mengaku memahami betul masyarakat di pedesaan belum memahami akan pentingnya prokes. Karena itu, pihaknya meminta sosialisasi prokes terus ditingkatkan sampai tingkat desa.

Untuk menekan pandemi Covid-19, mantan birokrat ini mendukung penuh penyekatan di Jembatan Suramadu. ”Paling tidak satu bulan penuh penyekatan di Suramadu harus dilakukan,” imbuh anggota DPRD Jatim asal Dapil Madura tersebut.

Dengan adanya penyekatan tersebut, Iskandar berharap ada pembelajaran bagi semuanya dalam menekan pandemi Covid-19. ”Penyekatan di Suramadu merupakan sosialisasi yang sangat berharga baik bagi masyarakat Madura maupun masyarakat Surabaya untuk berhati-hati terhadap pandemi,” tandas Iskandar.

Terpisah, Ashari Anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim meminta agar Pemprov Jatim meningkatkan tracking secara masif di wilayah Madura. Di samping itu, pengawasan ketat juga harus diberlakukan di pintu masuk dan keluar jembatan Suramadu.

Ia menilai melonjaknya kasus baru Covid-19 di kabupaten Bangkalan disebabkan karena pemeriksaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri yang ke Madura masih belum optimal.

"Kalau saya menilai saat ini masyarakat mulai patuh prokes. Tinggal pemerintah harus meningkatkan pengawasan di pintu masuk Surabaya. Bagi mereka yang lewat harus di-swab," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Pemprov Jatim dr. Joni Wahyuhadi membantah Pemprov Jatim telah kecolongan dalam pemeriksaan kepulangan PMI. "Tidak benar. Kemungkinan ini ada dua kasus, mungkin dari pekerja migran atau akibat lonjakan saat libur lebaran," pungkas Dokter Joni. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News