Gaji Guru Saja Belum Layak: NU, Muhammadiyah, dan Ekonom Tolak Keras PPN Pendidikan

Gaji Guru Saja Belum Layak: NU, Muhammadiyah, dan Ekonom Tolak Keras PPN Pendidikan KH Arifin Junaidi. foto: monitor.co.id

Seperti ditulis Dahlan Iskan di Disway, HARIAN BANGSA, dan BANGSAONLINE.com pagi ini, Sabtu (12/7/2021), Prof. Anthony Budiawan mengaku sangat tidak setuju pendidikan dipajaki. Begitu juga pada sembako. Menurut dia, pengenaan pajak pada sembako dan hasil pertanian hanya akan menambah kemiskinan.

Anthony membantah pernyataan Yustinus Prastowo, staf khusus menteri keuangan bidang komunikasi strategis yang menyatakan bahwa sekarang ini ada kecenderungan baru di seluruh dunia: menaikkan PPN dan menurunkan PPh.

(Prof Dr Anthony Budiawan. Foto: pajakonline.com)

Menurut Anthony, itu bukan kecenderungan umum seluruh dunia. "Itu terjadi di negara-negara yang belum maju, seperti Chili," ujar Anthony yang alumnus Amsterdam itu.

Kesan Anthony, menaikkan PPn itu, pemerintah hanya cari gampangnya saja. Untuk menutup kekurangan pendapatan negara.

"Menaikkan PPn dan menurunkan PPh itu tidak sejalan dengan prinsip distribusi pendapatan," ujar Anthony. Ia juga mengatakan bahwa tax amnesty gagal total.

Pernyataan senada disampaikan Enny Sri Hartati. Direktur Indef itu juga tidak sependapat soal pajak pendidikan di RUU itu. "Maraknya sekolah komersial bukan harus diatasi dengan pajak," ujar ekonom berjilbab itu.

Ia juga mengatakan bahwa fasilitas pajak selama pandemic banyak dinikmati orang kaya.

"Fasilitas pajak selama pandemi ini lebih banyak dinikmati oleh pengusaha besar," katanya.

Lalu dari mana pemerintah harus mendapatkan pemasukan negara dalam kondisi sulit seperti sekarang ini?

Enny cenderung lebih memelototi sumber daya alam. Yang ada unsur merusak lingkungan itu. Termasuk perkebunan.

Demikian juga Anthony: melirik pajak sawit. Yang harganya sangat baik beberapa tahun belakangan. "Toh sifatnya sementara," ujar Anthony. Sedang lewat kenaikan PPn itu lebih bersifat permanen.

Sementara Dahlan Iskan menilai bahwa bocornya dokumen negara yang memuat rancangan Undang-Undang pajak sembako dan pendidikan itu justru positif sehingga bisa banyak pendapat yang didengar.

“Maka bagus juga dokumen negara ini bocor. Agar semakin banyak pendapat bisa didengar. Lalu jangan lupa membuat keputusan, ” tulis wartawan kawakan asal Takeran Magetan Jawa Timur itu. (mma)