Nasdem Gresik Tolak Pungutan PPN Sembako dan Pendidikan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemerintah Pusat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2 persen untuk bahan pokok (sembako) dan pendidikan 5 persen seperti terungkap pada draft Rancangan Undang-Undang (RUU), disikapi DPD Partai Nasdem Kabupaten Gresik.

Ketua DPD Nasdem Kabupaten Gresik, Saiful Anwar menyatakan partainya tegas menolak rencana pemerintah menerapkan PPN untuk sembako dan pendidikan. Sebab, hal tersebut sangat menyusahkan rakyat. Terlebih, saat ini rakyat dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19.

"Rencana pemerintah mengenakan PPN untuk sembako dan pendidikan menunjukkan tak peka terhadap kondisi rakyat sekarang. Kami minta pemerintah harus peduli rakyat. Jangan bebani rakyat. Pemerintah harus membantu rakyat," pinta Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Nasdem yang rencananya maju lewat dapil X (Gresik dan Lamongan) pada Pileg 2024 ini, Senin (14/6/2021).

Saiful memminta kepada pemerintah membatalkan rencana memungut PPN untuk sembako. Menurutnya, pemerintah lebih baik konsen dan menarik tunggakan wajib pajak (WP) yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

"Kan masih besar itu tunggakan pajak dari WP. Seharusnya, tunggakan pajak itu yang dikejar untuk menutupi kebutuhan negara. Jangan malah menerapkan PPN (untuk sembako), karena akan makin membenani rakyat. Kasihan rakyat makin menderita," terang politikus berlatar belakang pengusaha ini didampingi Sekretaris DPD Nasdem Gresik, Ainul Fuad.

Pihaknya juga meminta pemerintah membatalkan rencana pengenaan PPN pada pendidikan. "Nasdem meminta agar pemerintah membatalkan rencana itu. Sebab, akan makin membebani dunia pendidikan. Seharusnya pemerintah kasih keringanan, bukan malah memberatkan pendidikan. Pemerintah seharusnya menggratiskan biaya pendidikan. Jangan malah menaikkan," katanya.

Saiful mengatakan, sikap penolakan Nasdem Gresik ini akan diteruskan ke DPW dan DPP untuk diteruskan ke DPR. Sebab, RUU PPN akan dibahas oleh DPR RI. "Nanti DPR yang bahas RUU itu. Makanya, kami melalui DPW dan DPP minta anggota DPR RI untuk menolak rencana kenaikan PPN tersebut," pungkasnya.

Sementara Ainul Fuad menambahkan, sikap Nasdem Gresik menolak rencana pungutan PPN pada sembako dan pendidikan ini murni inisiatif DPD. "Tidak ada instruksi DPW maupun DPP," ujarnya.

Kata Fuad, penolakan tersebut sebagai bentuk sikap Nasdem terhadap kondisi masyarakat saat ini yang makin memprihatinkan di saat pandemi Covid-19 yang belum usai. "Kami juga akan kirim sikap ini ke DPRD Gresik untuk ikut bersikap," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News