GRESIK, BANGSAONLINE.com - Progres penanganan Kali Lamong yang dilakukan Pemkab Gresik hingga bulan Juni atau bulan ke-6 tahun 2021 ini masih menunggu pengukuran lahan dari ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik.
Tahap awal pembebasan lahan yang masuk di Dinas Pertanahan (Distan) Gresik yakni seluas 4,9 hektare, meliputi Kecamatan Cerme di Desa Morowudi dan Sukoanyar dan Kecamatan Menganti di Desa Putatlor. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Distan Gresik Sutadji Rudi.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
"Minggu kemarin hasil penetapan lokasi (penlok) sudah kami serahkan ke BPN Jawa Timur. Saat ini kami tinggal menunggu follow up BPN untuk pengukuran," ucap Rudi kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (15/6/2021).
Rudi menyatakan, setelah surat BPN Jatim turun ke BPN Gresik, akan dibentuk tim A dan B. "Tim A bertugas untuk teknis, sementara untuk tim B menangani administrasi," beber Rudi.
Nantinya, lanjut Rudi, apabila surat pengukuran dan appraisal (taksiran harga lahan) sudah turun, Pemkab Gresik akan mengumpulkan para pemilik lahan untuk dilakukan sosialisasi. Materi sosialisasi di antaranya untuk memberikan pemberitahuan kepada pemilik lahan terkait harga lahan dan pencocokan luasan lahan.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Setelah itu, tim BPN akan melakukan pengukuran kemudian baru dilakukan pembayaran lahan warga yang terkena proyek," terang Rudi.
Rudi menambahkan, setelah pembayaran lahan yang dibebaskan beres, Balai Besar Wilayah Solo (BBWS) kemudian akan melakukan proyek penanggulan di lahan yang telah dibebaskan. Tahun ini, ada alokasi anggaran Rp 98 miliar dari APBN 2021 untuk proyek penanganan Kali Lamong tahap awal.
Sementara untuk penanganan Kali Lamong agar tak kembali meluap, pembangunan tanggul dan normalisasi Kali Lamong yang membentang di wilayah Kabupaten Gresik sepanjang 62 kilometer (km) membutuhkan lahan sekitar 282 hektare.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
"Pembebasan lahan seluas itu dibutuhkan anggaran sekira Rp 800 miliar," pungkasnya. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News