Jakfar Faruk Abdillah, S.H., Ketua DPC Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Sumenep.
Karena itu, Faruk Abdillah meminta agar produk informasi berupa imbauan yang dikeluarkan pemkab tidak asal-asalan, apalagi mengancam warganya. "Diksi kalimat itu bikin rakyat gelisah dan kian tertekan," pungkas dia.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika (Diskominfo) Sumenep, Firdinansyah, melalui Kepala Bidang Informasi Publik, Mohammad Nurdin, membenarkan tentang adanya rapat penanganan Covid-19 di rumdis bupati.
"Betul mas, kemarin ada rapat yang dari hasil rapat membahas tentang hal tersebut (pemberlakuan SIKM) dan hasil rapat itu sudah viral di masyarakat. Namun karena waktu rapat (saya) tidak ikut rapatnya, untuk lebih pasnya konfirmasi langsung saja ke Pak Kadis. Beliaulah yang mengikuti rapat saat itu," jelas dia.
Namun, dia menambahkan bahwa imbauan itu dilkakukan untuk kebaikan bersama, mengingat tren Covid-19 semakin meluas dan semakin membahayakan masyarakat.
"Karenanya dimohon kesadarannya bagi khalayak untuk tetap meningkat kewaspadaanya terhadap perkembangan kasus Covid-19 yang makin naik trennya secara nasional dan untuk Sumenep masih ada pada posisi zona kuning," tandasnya. (aln/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
