BHS Minta PPKM Dilengkapi Mitigasi Bencana, Usulkan Satgas Covid-19 Diperkuat

Namun yang turun hanya Jakarta saja, hingga 80 persen, menjadi 2.662. Sedangkan daerah lainnya, malah naik. Misalnya Jatim naik menjadi 3.157, Jogjakarta naik menjadi 2.662, Jateng naik ke 4.021, Bali naik 1.078.

"Jadi ada daerah yang naik 100 persen seperti Jatim. Jateng naik 50 persen, Jogja naik 100 persen. Bali malah naik 500 persen. Jadi saya katakan PPKM Darurat itu tidak efektif dan ini perlu dievaluasi, kecuali Jakarta," bebernya.

BHS menambahkan, saat PPKM Darurat diakhiri dan diganti PPKM Level 4, semakin tingkatannya rendah, masyarakat tidak stres dan bisa lebih leluasa. Dan Jakarta turun 50 persen lagi hingga menjadi 1410. Sedangkan Jatim turun 50 persen dan Jateng turun sedikit.

"Secara total PPKM level 4 jauh lebih bagus daripada PPKM Darurat yang katanya lebih ketat. Nah ini perlu dianalisa. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang negara. Sayang sekali. Sangat disayangkan kalau kita tidak ada evaluasi. Makanya perlu dilibatkan Anies Baswedan," harap BHS.

Ditegaskan BHS, selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tim koordinator PPKM ini bisa melibatkan dua mantan Menteri Kesehatan. Yakni dr Terawan yang menemukan vaksin Nusantara dan dr Siti Fadilah Supari yang pernah menggagalkan flu burung menjadi pandemi di Indonesia waktu itu.

BHS juga menyoroti kebijakan tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik, meski warga telah divaksin. Hal ini bisa dijadikan alasan ketidakpercayaan pemerintah terhadap vaksin yang diberikan ke masyarakat.

Kata BHS, mestinya kebijakan itu salah satu saja, tes PCR atau divaksin. "Apalagi, sejumlah negara besar seperti Australia, Jepang, Amerika, Itali, Korea Selatan dan Yunani termasuk Jerman, sudah tidak mewajibkan warganya memakai masker karena sudah diberi vaksin yang ampuh," tuturnya.

BHS juga menyoroti kebijakan masuk mal yang mensyaratkan bukti sudah divaksin. Padahal kata BHS, mal beda dengan pasar tradisional. Di mal, warga tidak perlu tawar-menawar harga barang karena daftar harga sudah terpasang.

Masih kata BHS, tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik bakal menambah beban masyarakat saat pandemi Covid-19. BHS pun berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan efektif dan efesien. (sta/ns)