Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS). foto istimewa
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengevaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Salah satu yang dievaluasi BHS, terkait tidak adanya penerapan mitigasi bencana saat PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 lalu. "Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan," cetus BHS melalui telepon, Kamis (19/8/2021) malam.
Kata BHS, di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Mulai dari cara mengatasi hingga kesiapan infrastruktur penanganan Covid-19. Bisa berupa Rumah Sakit (RS) hingga peralatan lainnya, misalnya tabung oksigen dan obat-obatan.
"Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19, 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam analisa lonjakan kasus Covid-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," tegasnya.
Dengan adanya sejumlah kegagalan dalam penerapan PPKM Darurat itu, BHS mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas Covid-19. BHS mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi Koordinator pelaksana PPKM.
Pertama, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Alasannya Prabowo Subianto merupakan menteri yang memang diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan Covid-19 ini berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM).
"Negara ini diserang Covid-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan Covid-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," tegas mantan anggota DPR RI 2014-2019 ini.
BHS juga mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masuk tim penanganan Covid-19. Sebab BHS menilai Anies Baswedan berhasil menurunkan angka Covid-19 saat PPKM.
BHS menyebut, pada 3 Juli 2021, saat awal PPKM Darurat, angka Covid-19 di DKI Jakarta berjumlah 9.700, Jatim 1.400, Jogjakarta 1.358, Bali 272. Nah pada saat berakhirnya PPKM Darurat, seharusnya angka Covid-19 menurun.
Namun yang turun hanya Jakarta saja, hingga 80 persen, menjadi 2.662. Sedangkan daerah lainnya, malah naik. Misalnya Jatim naik menjadi 3.157, Jogjakarta naik menjadi 2.662, Jateng naik ke 4.021, Bali naik 1.078.
"Jadi ada daerah yang naik 100 persen seperti Jatim. Jateng naik 50 persen, Jogja naik 100 persen. Bali malah naik 500 persen. Jadi saya katakan PPKM Darurat itu tidak efektif dan ini perlu dievaluasi, kecuali Jakarta," bebernya.
BHS menambahkan, saat PPKM Darurat diakhiri dan diganti PPKM Level 4, semakin tingkatannya rendah, masyarakat tidak stres dan bisa lebih leluasa. Dan Jakarta turun 50 persen lagi hingga menjadi 1410. Sedangkan Jatim turun 50 persen dan Jateng turun sedikit.
"Secara total PPKM level 4 jauh lebih bagus daripada PPKM Darurat yang katanya lebih ketat. Nah ini perlu dianalisa. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang negara. Sayang sekali. Sangat disayangkan kalau kita tidak ada evaluasi. Makanya perlu dilibatkan Anies Baswedan," harap BHS.
Ditegaskan BHS, selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tim koordinator PPKM ini bisa melibatkan dua mantan Menteri Kesehatan. Yakni dr Terawan yang menemukan vaksin Nusantara dan dr Siti Fadilah Supari yang pernah menggagalkan flu burung menjadi pandemi di Indonesia waktu itu.
BHS juga menyoroti kebijakan tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik, meski warga telah divaksin. Hal ini bisa dijadikan alasan ketidakpercayaan pemerintah terhadap vaksin yang diberikan ke masyarakat.
Kata BHS, mestinya kebijakan itu salah satu saja, tes PCR atau divaksin. "Apalagi, sejumlah negara besar seperti Australia, Jepang, Amerika, Itali, Korea Selatan dan Yunani termasuk Jerman, sudah tidak mewajibkan warganya memakai masker karena sudah diberi vaksin yang ampuh," tuturnya.
BHS juga menyoroti kebijakan masuk mal yang mensyaratkan bukti sudah divaksin. Padahal kata BHS, mal beda dengan pasar tradisional. Di mal, warga tidak perlu tawar-menawar harga barang karena daftar harga sudah terpasang.
Masih kata BHS, tes PCR sebagai syarat naik transportasi publik bakal menambah beban masyarakat saat pandemi Covid-19. BHS pun berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan efektif dan efesien. (sta/ns)
