Fraksi PKB Soroti Program Bupati Tuban dalam P-APBD 2021

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tuban menyoroti beberapa program Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Riyadi dalam P-APBD tahun 2021 ini.

Dalam perubahan anggaran tahun ini, Fraksi PKB meminta penjelasan terhadap eksekutif, dalam hal ini Pemkab Tuban, terkait 5 poin penting.

"Sebenarnya ada banyak program kegiatan yang tercantum dalam dokumen P-APBD 2021 yang diminta penjelasan detail. Tapi faktanya, banyak substansi pertanyaan saat paripurna tidak terjawab secara jelas dan gamblang. Seperti, penjelasan dasar hukum beserta perangkat hukum mengenai BKK yang akan dipergunakan untuk jalan lingkungan. Termasuk data survei jalan dan jembatan yang akan dibangun tidak jelas titik dan datanya," ungkap Sekretaris Fraksi PKB DPRD Tuban, Syafi'uddin kepada wartawan, Jum'at (27/8).

Tak hanya persoalan infrastruktur, Fraksi PKB juga mempersoalkan alasan penghapusan program RTLH beserta datanya. F-PKB mendesak agar RTLH tetap dianggarkan, dengan alasan masih banyaknya warga yang belum mempunyai rumah layak huni. Selain itu, lanjut Syafi'uddin, F-PKB juga mempertanyakan penurunan anggaran untuk bosda madin. "Pemkab sebaiknya segera menetapkan jumlah anggarannya," katanya.

"Kami mendesak untuk meninjau ulang rencana pembangunan fisik yang belum terencana dengan baik dan benar sesuai kaidah perencanaan, mengingat waktu efektif hanya 3 bulan," beber anggota Komisi I DPRD Tuban itu.

Selain beberapa hal di atas, F-PKB juga menyoroti anggaran PKK yang dinilai terlalu besar mencapai Rp 600 juta lebih. Syafiu'ddin menyarankan anggaran itu digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Mengingat kondisi masih pandemi serta struktur kepengurusan PKK yang belum jelas dan mepetnya waktu penyerapan anggaran.

"Itu beberapa poin penting padangan kami terhadap jawaban bupati saat P-APBD anggaran 2021 kemarin," jelasnya.

Sementara Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, bahwa P-APBD tahun ini memang difokuskan pada infrastruktur. Sedangkan terkait rehab RTLH, pihaknya menegaskan tahun ini telah disiapkan sekitar 250 unit.

Selanjutnya, anggaran untuk Bosda Madin, diakui memang ada penurunan dikarenakan adanya refocusing anggaran. "Termasuk anggaran dari Pemprov Jatim juga mengalami penurunan," katanya.

"Kalau untuk kepengurusan PKK sebentar lagi akan terbentuk," jawab Bupati Lindra. (gun/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News