KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PCNU Kabupaten Kediri mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan tanggal 1 Oktober, dari yang sebelumnya sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, menjadi Hari Berkabung Nasional.
Ketua Lesbumi PCNU Kabupaten Kediri Abu Muslich menjelaskan, peninjauan kembali tersebut didasari sejumlah fakta sejarah yang tertulis dalam berbagai buku zaman terdahulu. Misalnya Buku Sejarah TNI, Buku Monumen Pancasila Sakti, dan Buku Pak Harto.
Baca Juga: Peringati HSN, Tunjukkan Ekspresi Santri, Pemkot Kediri Gelar Bazar UMKM
"Di sejumlah buku sejarah itu, di sana tidak ada yang menyebutkan bahwa Pahlawan Revolusi itu diculik dan dibunuh pada 30 September 1965. Bahkan, 7 pahlawan revolusi ini diculik dan dibunuh dengan kejam pada waktu Subuh, yang artinya sudah tanggal 1 Oktober 1965, bukan tanggal 30 September 1965," ujar Abu Muslich usai menggelar upacara bendera setengah tiang untuk memperingati Hari Berkabung Nasional di Halaman Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Jalan Imam Bonjol, Kota Kediri, Jumat (1/10/2021).
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang meminta bendera merah putih dikibarkan satu tiang penuh tiap tanggal 1 Oktober perlu dikritisi. Sebab, hal itu merupakan bentuk ekspresi merayakan kemenangan dan kejayaan.
Padahal, tanggal 1 Oktober 1965, sesuai fakta sejarah dan literatur, adalah momentum gugurnya 7 Pahlawan Revolusi. "Sebagai orang Indonesia yang berbudaya, maka tidak etis rasanya kalau 1 Oktober di saat pemimpin besar TNI gugur, justru merayakan kemenangan dengan pengibaran bendera satu tiang penuh," katanya
Baca Juga: Menteri ATR BPN Hadiri Upacara HKP Bersama Presiden Jokowi
"Kalau di budaya Jawa, jika ada orang tua, sesepuh, ataupun tokoh yang wafat, maka anggota keluarga akan ada masa berkabung dan hari nahas itu tidak akan dipakai untuk berpesta atau menggelar sesuatu yang memunculkan kesenangan, seperti menikahkan anak, mengkhitankan anak, atau mendirikan rumah," tuturnya.
Ia menegaskan, bahwa Lesbumi PCNU Kabupaten Kediri tidak mempermasalahkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, melainkan kebiasaan mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh tiap 1 Oktober. Hal itu perlu ditinjau kembali, apalagi dilaksanakan sejak tahun 1967.
"Hal ini seiring dengan pernyataan Ketua Lesbumi PBNU, Kiai Ngabehi Agus Sunyoto (Alm), di mana kebijakan tersebut adalah kebohongan nyata dan diulang-ulang sehingga dianggap sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, patut diluruskan sesuai fakta sejarah yang sebenarnya," tegasnya.
Baca Juga: Pjs Bupati Kediri Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada 2024
"Untuk itu, Lesbumi PCNU Kabupaten Kediri sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan diteruskan pada 1 Oktober 2021, serta ke depannya, akan terus menggelar upacara bendera setengah tiang. Selain itu, kami juga menggelar tahlilan selamatan, memperingati 7 Pahlawan Revolusi yang gugur pada 1 Oktober 1965," terang mantan wartawan JP tersebut.
Adapun 7 Pahlawan Revolusi yang gugur pada 1 Oktober 1965 tersebut adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta R. Soeprapto, Letjen TNI Anumerta MT Harjono, Letjen TNI Anumerta Soewondo Parman, Mayjen TNI Anumerta DI. Pandjaitan, Mayjen TNI Anumerta Soetojo Siswomihardjo, dan Brigjen TNI Anumerta Katamso Dharmo Kusumo.
Sementara itu, Ketua Harian Situs Ndalem Pojok Persada Soekarno Kediri, Kushartono, yang turut hadir pada upacara tersebut, mengaku sepakat dengan Lesbumi. Ia bahkan telah bersepakat akan berangkat ke Istana Negara bersama Lesmbumi untuk mengusulkan dua hal tersebut.
Baca Juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pj Bupati Pamekasan Berikan Hadiah untuk Veteran
"Alhamdulillah tadi malam kami di Situs Ndalem Pojok Persada Soekarno sudah menggelar tasyakuran, dan kami bersama relawan dari berbagai komunitas siap mengusulkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, bahwa tanggal 30 September sebagai Hari Besar Pancasila Dunia atau Hari Perdamaian Dunia. Kemudian, dari sisi Lesbumi PCNU Kabupaten Kediri, mengusulkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Berkabung Nasional," kata Kushartono.
Menurutnya, kesepakatan tersebut juga sudah diwujudkan dengan mengirim surat ke Sekjen PBB, melalui BPIP. Namun, sampai sekarang pihaknya masih menunggu balasan surat tersebut. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News