Dari kiri ke kanan: Kepala Diskominfo Kota Kediri Apip Permana, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri Widodo, serta Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Bea Cukai Kediri Sunaryo. foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
“Rokok ilegal sangat penting untuk dikendalikan. Karena apabila pemerintah gagal mengendalikan peredaran rokok ilegal, maka masyarakat mengonsumsi rokok tanpa cukai, sehingga penerimaan negara tidak masuk,” ujar Sunaryo.
Selain kepada wartawan, kantor bea dan cukai juga melakukan penyuluhan ke perusahaan-perusahaan rokok, agar memproduksi dan mendistribusikan rokok sesuai dengan UU cukai.
“Yang kami lakukan ke perusahaan-perusahaan rokok berupa mengedukasi bagaimana cara bekerja dengan benar, melaporkan dengan benar, melekatkan dan membayar pita cukai dengan benar. Selain itu kami juga sosialisasikan ke pengecer, dalam hal ini adalah warung, kios, dan toko kelontong bahwa rokok yang ada pita cukainya adalah rokok yang membayar pajak. Masyarakat dilarang membeli rokok tanpa pita cukai,” terangnya.
Sunaryo menyebutkan bahwa kegiatan itu terselenggara melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
"Dalam undang-undang, yang ada itu DBH cukai rokok. DBH cukai lain belum ada. Sehingga materi sosialisasi kami ialah mengenai rokok ilegal. Meskipun dalam cakupan hukum ada minuman keras, barang-barang berbahaya, bahkan barang terlarang,” jelasnya.
Ia berpesan kepada masyarakat yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal untuk melapor kepada aparat, seperti satpol PP atau langsung menghubungi nomor informasi Bea dan Cukai Kediri di 081335672009.
"Kami berharap kepada rekan-rekan media untuk turut bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pemberantasan rokok ilegal melalui upaya publikasi informasi," tutup Sunaryo. (uji/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
