MADIUN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jawa Timur, Imam Makruf mengatakan bahwa persoalan pupuk masih menjadi permasalahan yang ditemuinya saat turun ke masyarakat. Mulai dari langkanya pupuk, tidak adanya pupuk subsidi, hingga hasil tanam yang murah.
“Menurut saya, ini harus menjadi perhatian betul buat gubernur. Bahwa kita turun di bawah, petani mengeluhkan kelangkaan pupuk,” kata Imam Makruf saat ditemui usai kegiatan Reses III Tahun 2021 di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Sabtu (30/1/2021).
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim itu berpandangan bahwa permasalahan pupuk yang dialami masyarakat, khususnya para petani, sudah seharusnya untuk dikaji dan dicarikan solusi bersama. Baik oleh jajaran legislatif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, maupun instansi atau stakeholder terkait.
“Ini betul-betul yang harus dikaji, harus menjadi perhatian semua anggota legislatif sebagai wakil rakyat, gubernur, semua stakeholder yang ada harus memperhatikan keresahan-keresahan yang dialami masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Gus Makruf ini.
Politikus berlatar aktivis GP Ansor itu menilai, di masa pandemi Covid-19 sekarang, banyak masyarakat yang terdampak baik secara kesehatan maupun ekonomi. Tak terkecuali para petani yang mengalami masalah persoalan pupuk hingga hasil tanam yang murah.
Baca Juga: Pencurian di Pasar Sindon, BUMDes Sidomulyo Terkesan Acuh
“Nah, ini harus menjadi perhatian semua wakil rakyat. Harus kita kaji bersama, juga harus menjadi perhatian gubernur. Semua reses yang saya datangi, dia (masyarakat) mengeluhkan persoalan-persoalan semacam itu,” ungkap dia
Di samping masalah pupuk, Gus Makruf juga mengaku menerima keluhan masyarakat terkait persoalan dana hibah dari Pemprov Jatim. Masyarakat mengaku, saat ini dana hibah dari provinsi tidak bisa lagi masuk ke desa-desa. Tanpa terkecuali dana hibah untuk kelompok petani (poktan) dan kelompok masyarakat (pokmas).
“Sekarang dana hibah tidak bisa masuk ke desa-desa. poktan, pokmas itu tidak bisa masuk,” ungkap Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim XI ini. (mdr/ian)
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News