MADIUN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jawa Timur, Imam Makruf mengatakan bahwa persoalan pupuk masih menjadi permasalahan yang ditemuinya saat turun ke masyarakat. Mulai dari langkanya pupuk, tidak adanya pupuk subsidi, hingga hasil tanam yang murah.
“Menurut saya, ini harus menjadi perhatian betul buat gubernur. Bahwa kita turun di bawah, petani mengeluhkan kelangkaan pupuk,” kata Imam Makruf saat ditemui usai kegiatan Reses III Tahun 2021 di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Sabtu (30/1/2021).
Baca Juga: Sibuk Kegiatan Kampus? Mahasiswi ini Ajak Jaga Pola Hidup Sehat dan Ungkap Manfaat Jadi Peserta JKN
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim itu berpandangan bahwa permasalahan pupuk yang dialami masyarakat, khususnya para petani, sudah seharusnya untuk dikaji dan dicarikan solusi bersama. Baik oleh jajaran legislatif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, maupun instansi atau stakeholder terkait.
“Ini betul-betul yang harus dikaji, harus menjadi perhatian semua anggota legislatif sebagai wakil rakyat, gubernur, semua stakeholder yang ada harus memperhatikan keresahan-keresahan yang dialami masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Gus Makruf ini.
Politikus berlatar aktivis GP Ansor itu menilai, di masa pandemi Covid-19 sekarang, banyak masyarakat yang terdampak baik secara kesehatan maupun ekonomi. Tak terkecuali para petani yang mengalami masalah persoalan pupuk hingga hasil tanam yang murah.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
“Nah, ini harus menjadi perhatian semua wakil rakyat. Harus kita kaji bersama, juga harus menjadi perhatian gubernur. Semua reses yang saya datangi, dia (masyarakat) mengeluhkan persoalan-persoalan semacam itu,” ungkap dia
Di samping masalah pupuk, Gus Makruf juga mengaku menerima keluhan masyarakat terkait persoalan dana hibah dari Pemprov Jatim. Masyarakat mengaku, saat ini dana hibah dari provinsi tidak bisa lagi masuk ke desa-desa. Tanpa terkecuali dana hibah untuk kelompok petani (poktan) dan kelompok masyarakat (pokmas).
“Sekarang dana hibah tidak bisa masuk ke desa-desa. poktan, pokmas itu tidak bisa masuk,” ungkap Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim XI ini. (mdr/ian)
Baca Juga: Peringati Sumpah Pemuda, PT KAI Daop7 Madiun Adakan Lomba Paskibra Tingkat Pelajar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News